Bakesbangpol Mataram meniadakan sosialisasi pilkada untuk pelajar

Mataram (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, meniadakan kegiatan sosialisasi tata cara pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk pemilih pemula dari kalangan pelajar, karena keterbatasan anggaran dan sekolah masih menerapkan sistem belajar dari rumah.

"Kegiatan sosialisasi pilkada bagi pemilih pemula untuk pelajar sudah kita rencanakan, namun karena anggaran terbatas dan dialihkan ke penanganan COVID-19, kegiatan tersebut terpaksa kita tiadakan," kata Kepala Bakesbangpol Kota Mataram Kota Mataram H Rudi Suryawan H Rudi Suryawan di Mataram, Jumat.

Kota Mataram menjadi salah satu dari beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi pelaksana pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Ia mengatakan, selain keterbatasan anggaran salah satu pertimbangan tidak dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan pilkada kepada pemilih pemula dari kalangan pelajar karena selama pandemi COVID-19, sekolah menerapkan belajar dari rumah (BDR).

"Pemilih pemula yang kita sasar untuk kegiatan sosialisasi adalah pelajar yang baru berusia 17 tahun," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, pihaknya optimistis kendati sosialisasi tata cara pencoblosan terhadap pemilih pemula tidak dilaksanakan namun target partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Mataram 2020, sebesar 77 persen bisa tercapai, termasuk dari kalangan pemilih pemula.

"Untuk sosialisasi, KPU sudah melaksanakan dengan menyasar berbagai kalangan termasuk pemilih pemula. Jadi, kami yakin partisipasi pemilih pemula bisa terakomodasi," katanya.

Lebih jauh Rudi berharap tingkat partisipasi pemilih Pemilukada Kota Mataram serentak 9 Desember 2020, bisa melampaui target yang ditetapkan secara nasional sebesar 77 persen.

"Jika partisipasi pemilih bisa melampaui target 77 persen, artinya, kegiatan sosialisasi dan edukasi politik terhadap masyarakat tercapai," katanya.

Di sisi lain, Rudi juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk mendukung menyukseskan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dengan menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing.

"Masyarakat juga kita minta berperan aktif melaporkan, ketika ada indikasi terjadi pelanggaran dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuannya, agar kita segera melakukan langkah antisipasi," katanya.