Mataram, 19/1 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengupayakan program pengembangan komoditas unggulan melalui sistem "One Village One Product" (OVOP) atau satu daerah satu produk, dapat memacu kemajuan industri di daerah itu.
Harapan itu diungkapkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) M. Zainul Majdi ketika menjelaskan upaya dan peran NTB dalam menyongsong Komunitas ASEAN 2015, di Mataram, Rabu.
"NTB belum miliki industri besar, baru industri kecil dan menengah, namun ketika program OVOP terus dikembangkan diharapkan akan memacu kemajuan industri di masa mendatang," ujarnya.
Hal itu sempat diungkapkan Gubernur NTB periode 2008-2013 itu saat berpidato pada pembukaan Media Workshop "Indonesia dan Komunitas ASEAN 2015" yang digelar di Hotel Santosa, kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Sabtu (15/1).
Media Workshop yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri itu merupakan bagian dari rangkaian pertemuan Menlu tingkat ASEAN, 15-17 Januari 2011, yang diikuti lebih dari 30 wartawan baik media cetak maupun elektronik, dan staf humas pemerintah daerah.
Sebagian peserta Media Workshop dari kalangan wartawan merupakan pekerja pers dari Jakarta dan sejumlah negara anggota ASEAN.
Para panelis dalam Media Workshop itu yakni Wakil Tetap RI untuk ASEAN Gede Ngurah Swajaya, Jurnalis Senior Sabam Siagian, dan Dosen Senior Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) DR Prayitno Basuki, MA.
Panelis lainnya yakni Direktur Mitra Wicara Antar Kawasan Jose Tavares, anggota Komite Ekonomi Nasional HS Dilon dan Executive Director Institute of Defense and Security Studies Universitas Indonesia Connie R. Bakrie.
Bahkan, pada kesempatan itu, gubernur termuda di Indonesia yang baru berusia 38 tahun itu, berjanji akan terus mengembangkan produk unggulan demi kemajuan industri di masa mendatang.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB Hery Erpan Rayes, mengatakan, program OVOP di NTB itu mulai diterapkan akhir Maret 2009.
NTB merupakan salah satu dari lima daerah di Indonesia yang menjadi sasaran sistem OVOP di tahun 2009. Empat daerah lainnya yakni provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Bali, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
OVOP merupakan salah satu langkah menuju klasterisasi industri di sektor Industri Kecil Menengah (IKM) yang bertujuan mengangkat produk-produk unggulan agar dapat berkembang dan masuk ke pasar yang lebih luas.
Selain itu, dengan adanya OVOP diharapkan daerah tersebut mampu menyerap tenaga lokal karena IKM padat karya dan pengembangan IKM lebih fokus pada satu produk unggulan di daerah tersebut.
Produk IKM itu dapat berupa komoditi pangan, hasil-hasil kerajinan dan produk unggulan lainnya yang dianggap mampu menembus pasar internasional.
"Dengan diterapkannya sistem OVOP diharapkan IKM di NTB dapat menjadi motor perekonomian nasional. Setiap desa hendaknya mempunyai produk yang khas seperti Bayumulek dengan hasil kerajinan gerabahnya, Sumbawa dengan hasil rumput lautnya," ujar Rayes.
Program OVOP di NTB, kata Rayes, diawali dengan pemantapan kompetensi inti kecamatan berdasarkan potensi komoditi unggulan yang dimiliki, sehingga desa-desa bertetangga yang memiliki potensi unggulan yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok kompetensi inti kecamatan.
Sebelum penerapan sistem OVOP, pihak-pihak terkait terutama Disperindag NTB mengidentifikasi produk unggulan IKM yang menyebar di 7.000 lokasi yang dianggap berpotensi di wilayah itu. (*)