BALAI KARANTINA PERTANIAN BUTUH AREA PEMERIKSAAN KHUSUS

         Mataram,  (ANTARA) - Balai Karantina Pertanian Mataram membutuhkan area pemeriksaan khusus untuk melakukan pengawasan secara optimal terhadap produk pertanian yang keluar-masuk Nusa Tenggara Barat melalui Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

        "Kami perlu instalasi karantina yang bisa menjadi tempat pelaksanaan tindakan karantina, sehingga setiap mobil pribadi, truk dan bus bisa diperiksa untuk menjamin barang-barang yang masuk ke Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak membawa hama dan penyakit berbahaya serta hewan pembawa rabies," kata Kepala Balai Karantina Pertanian Mataram, M. Samsul Hedar, di Mataram (9/3).

        Selama ini, kata dia, pemeriksaan barang yang masuk dari luar NTB melalui Pelabuhan Lembar dilakukan secara sederhana yakni dengan cara menanyakan langsung kepada para penumpang kapal mengenai jenis barang yang dibawa.

        Cara seperti itu dinilai kurang efektif karena tidak menutup kemungkinan para penumpang tidak berani berkata jujur karena takut barangnya akan disita atau dikenakan sanksi hukum.

        "Area pemeriksaan khusus itu sangat penting. Selama ini kami melakukan pengawasan dengan cara menanyakan langsung kepada para penumpang kapal. Kalau melakukan penggeledahan tidak cukup waktu dan terkendala area parkir untuk bongkar barang," ujarnya.

        Ia mengatakan, pemeriksaan secara ketat terhadap barang yang masuk dari luar NTB khususnya yang melalui Pelabuhan Lembar Lombok Barat, perlu dilakukan mengingat NTB merupakan daerah pertanian.

        Selain itu, NTB juga diapit oleh dua provinsi yang sudah terkena wabah rabies yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wabah rabies di kedua provinsi tersebut sudah memakan korban jiwa, sehingga perlu diantisipasi agar NTB tidak tertular penyakit hewan berbahaya tersebut.

        Oleh sebab itu, kata dia, upaya untuk mewujudkan adanya area pemeriksaan khusus di Pelabuhan Lembar Lombok Barat, sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian untuk menyediakan anggaran pembangunan fisik.

        Permohonan tersebut mendapat respon, namun dengan syarat Pemerintah Provinsi NTB bisa memberikan lahan sekitar satu hektar yang berlokasi di pinggir jalan yang tidak jauh dari Pelabuhan Lembar.

        "Teknis pengawasan seperti jembatan timbang. Namun, diupayakan area pengawasan khusus itu memiliki musholla, kamar mandi bahkan cafe yang bisa menjadi tempat bagi para penumpang kapal untuk beristirahat," ujarnya. (*)