Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong tercapainya pemanfaatan lahan seluas 12,7 juta hektare untuk perhutanan sosial Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin, mengatakan saat ini pihaknya sedang mendorong terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
“Urgensi Perpres itu untuk peta jalan percepatan distribusi akses perhutanan sosial, sehingga target 12,7 juta dapat tercapai dengan tenaga pendamping sejumlah 25 ribu orang,” kata dia Perpres tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial juga akan menjadi dasar kebijakan untuk meningkatkan kualitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan pada Senin ini melakukan kunjungan kerja ke Desa Gombengsari, Banyuwangi, Jawa Timur, untuk melakukan verifikasi lapangan program perhutanan sosial.
Di wilayah itu, terdapat 458,40 hektare lahan milik Perum Perhutani di bawah Kesatuan Pengelolaan Hutan Banyuwangi Utara, yang menjadi lahan kerja sama dengan masyarakat desa hutan sekitar di bawah naungan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kemuning Asri.
Baca juga: KSP dorong K/L dan pemda tingkatkan belanja produk dalam negeri
Baca juga: Survei sebut anak muda Papua puas kinerja Presiden Jokowi
Kerjasama Perhutani dengan LMDH Kemuning Asri dalam program Desa Pangkuan Hutan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peratuan Menteri LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
