Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meminta jajarannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tak ada pungutan liar dalam pengurusan dokumen pertanahan.
Menteri Hadi Tjahjanto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, meminta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dapat mengubah citra menjadi lebih baik dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang mengurus sendiri berkasnya ke Kantor Pertanahan.
Dia meminta jajarannya membuatkan loket prioritas bagi masyarakat yang mengurus permohonannya secara mandiri. "Layani masyarakat dengan baik, kita tunjukkan bahwa kita tidak ada yang namanya pungli (pungutan liar)," kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Baca juga: PLN berhasil sertifikasi 71.026 persil tanah berkat dukungan Kementerian ATR/BPN
Baca juga: PLN-KPK dan BPN mengamankan 1.120 sertifikat tanah di NTB
Dia menekankan pentingnya kerja bersama dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyukseskan program prioritas pemerintah di bidang agraria yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dia meminta program PTSL terselenggara dengan baik agar bisa memberikan pelayanan terbaik dan kepastian hukum atas tanah masyarakat Indonesia.
"Ini yang terus kita kawal agar bisa meraih sukses dengan besar. Setelah saya dilantik oleh Bapak Presiden, saya mendapatkan instruksi agar PTSL dipercepat," kata Hadi.
