KPU Lombok Tengah ajukan Rp50 miliar untuk Pilkada 2024

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara telah mengajukan anggaran Rp50 miliar kepada Pemerintah Daerah Tengah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. 

"Jumlah dana yang di usulkan saat ini, diketahui lebih banyak jika dibandingkan dengan anggaran pada Pilkada 2020 yakni Rp30 miliar," kata Ketua KPU Lombok Tengah, Darmawan di Praya, Kamis. 

Ia mengatakan, untuk pemilu serentak akan berlangsung pada  Februari 2024 yakni untuk Pilpres, Pemilihan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, namun anggarannya belum ada informasi dari KPU pusat. Sementara untuk Pilkada akan berlangsung pada tahun yang sama namun pada November 2024.

“Jadi untuk anggaran Pemilu kita tidak tau berapa yang kita dapatkan, karena berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hanya saja yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Pilkada," katanya. 

Pihaknya menyampaikan anggaran tersebut dilihat dari jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Daerah tersebut pada Pilkada sebelumnya hingga mencapai 2023. Dimana dulunya gaji masing- masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kisaran Rp 500.000. Maka pada Pilkada 2024 diharapkan ada penambahan hingga tiga kali lipat.

“Kenaikan usulan ini karena memang banyak kebutuhan yang akan dilakukan, dan yang paling tinggi adalah usulan kenaikan gaji atau honor bagi para KPPS kita menjadi tiga kali lipat dari yang sebelumnya Rp 500 ribu kita harapkan bisa mencapai Rp 1,5 juta,” katanya. 

Pihaknya berharap usulan anggaran ini bisa mulai dicairkan pada tahun 2023 mendatang, karena memang di tahun 2023 sudah mulai ada tahapan sosialisasi dan berbagai hal lainnya yang tentunya membutuhkan biaya. 

“Memang untuk tahun 2023 anggaran yang kita butuhkan untuk sosialisasi. Tapi yang banyak nanti kita butuhkan di 2024 makanya bisa saja penganggaran dilakukan secara bertahap,” katanya. 

Ia mengatakan, berapapun anggaran nantinya yang disetujui oleh pemerintah daerah, pihaknya tentu akan menerima. Namun pihaknya sangat berharap agar anggaran yang diberikan sesuai dengan jumlah yang mereka ajukan, karena memang hal ini diharapkan agar nantinya berbagai kerja yang dilakukan oleh KPU bisa berjalan dengan maksimal.

“Memang di Pilkada tahun 2020 lalu kita menganggarkan Rp 30 miliar dan kita diberikan Rp 28 miliar. Kita berharap  agar usulan kita ini bisa diterima dengan maksimal dan sampai dengan saat ini kita masih belum mengetahui apakah nantinya di tahun 2023 sudah mulai di anggarkan atau tidak,” katanya.