DPR setuju RUU APBN 2023 fokus penguatan SDM

id pidato presiden,sidang tahunan,hut ri,dpr ri,pengembangan sdm,sumber daya manusia,anggaran pendidikan 2023

DPR setuju RUU APBN 2023 fokus penguatan SDM

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. ANTARA/HO-MCH2022/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyetujui RUU APBN 2023, yang fokus terhadap pengembangan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

"Saya setuju dengan APBN dari Presiden bahwa SDM prioritas karena setelah krisis nanti kita punya SDM tetap kuat," ujarnya saat diwawancarai usai Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa.

Cak Imin mengatakan dukungan untuk kaum muda melalui anggaran peningkatan kualitas sumber daya manusia membuat tenaga kerja muda itu tidak sia-sia. Menurutnya, DPR akan terus mendorong upaya pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan penguatan kualitas sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Jokowi menekan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

"Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," katanya.

Baca juga: Ketua DPR katakan reformasi birokrasi modal kekuatan percepatan kemajuan Indonesia
Baca juga: Ketua DPR masyarakat dukung Tim Indonesia Asean Para Games XI


Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.

Selanjutnya, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.