Ia memaparkan, berdasarkan nota keuangan yang tertuang dalam RAPBN tahun 2023, maka disampaikan alokasi anggaran BRIN untuk program riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan fungsi pelayanan umum sebesar Rp2,21 triliun.
Kemudian, untuk fungsi pendidikan sebesar Rp32,8 miliar. Dan program dukungan manajemen untuk pelayanan umum Rp4,14 triliun. Dalam kesempatan itu, disampaikan Eddy, Komisi VII DPR juga meminta penjelasan Kepala BRIN atas penggunaan anggaran tahun 2022. Progres kegiatan tahun anggaran 2022 terus dipantau sekaligus meminta kepala BRIN mengimplementasikan semua program yang telah disetujui bersama Komisi VII DPR.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan terkait riset, secara umum BRIN akan fokus pada program kedaulatan pangan di Indonesia. "Sebagaimana yang diamanatkan Presiden Joko Widodo, khususnya di tengah fluktuasi harga komoditas global saat ini, kami diminta untuk fokus pada kedaulatan pangan," tuturnya.
Baca juga: DPR dan pemerintah beri penyesuaian dua tahun, RUU PDP disahkan
Baca juga: DPR minta Pemerintah kembalikan prasasti RI dari luar negeri
Ia menjelaskan, program kedaulatan pangan akan diawali dengan program konservasi ex situ, bertujuan untuk melestarikan jenis tumbuhan yang terancam punah. "Kemudian, utilisasi pemanfaatan biodersivitas Nusantara, khususnya berbagai sumber daya genetik untuk menciptakan berbagai bibit baru," katanya.
Selain fokus pada program kedaulatan pangan di Indonesia, Laksana Tri Handoko menambahkan, BRIN juga diminta fokus untuk pengembangan obat dan vaksin yang berbasis pada sumber daya lokal hayati di Indonesia.
