Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menelusuri informasi yang menyebut korban tragedi Kanjuruhan Malang dipungut biaya usai mendapat perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA). "Saya rasa Komnas HAM bisa dengan mudah tanya kepada keluarga korban yang sekarang dirawat. Kalau tidak dirawat di RSSA, saya tidak tahu. RSSA itu kan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, semua dalam konsolidasi saya," ujar dia saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin.
Ia menanggapi pemberitaan Komnas HAM yang menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan pembiayaan korban luka-luka tragedi Kanjuruhan, Malang akibat data yang simpang siur.
Dalam pemberitaan itu, komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan akan menelusuri kebenaran informasi tersebut. Choirul Anam mengaku menyayangkan jika informasi yang diterimanya benar, mengingat korban luka-luka jumlahnya tidak sedikit.
Gubernur Khofifah menegaskan seluruh biaya korban tragedi Kanjuruhan yang dirawat di RSSA ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Saya sudah koordinasi dengan Direktur RSSA Malang Dr Kohar Hari Santoso. Semua pasien tragedi Kanjuruhan baik yang sedang dirawat inap atau hendak kontrol di RSSA Malang dipastikan semuanya tidak dibebankan biaya atau gratis," kata dia.
Baca juga: Komnas HAM periksa rumah dinas Irjen Ferdy Sambo
Baca juga: Komnas HAM mengecek TKP dugaan pembunuhan berencana Brigadir J
Kohar menjelaskan prosedur jika ada pasien baru yang datang ke RSSA dengan mengaku sebagai korban tragedi Kanjuruhan akan terlebih dahulu diminta melengkapi beberapa persyaratan. "Jika persyaratan terpenuhi maka pasien tragedi Kanjuruhan, baik yang sedang dirawat maupun datang untuk kontrol akan diberikan pelayanan secara gratis," ujar dia.
Data terakhir korban tragedi Kanjuruhan yang diterbitkan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang seluruhnya berjumlah 754 orang, terdiri atas luka ringan 596 orang, luka berat 26 orang, dan meninggal dunia 132 orang.
Berita Terkait
Surat terbuka untuk Calon Gubernur Jatim: Pendidikan gratis dan adil, antara janji dan realita
Senin, 28 Oktober 2024 11:37
Gerindra siapkan rekomendasi Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024
Senin, 20 Mei 2024 15:18
Khofifah kunjungi Kompleks ANTARA Heritage Center di Jakarta
Selasa, 7 Mei 2024 20:24
Pembangunan pabrik smelter dongkrak perekonomian Jatim
Sabtu, 24 Februari 2024 7:39
SPSI mendukung Khofifah kembali maju Pilkada Jatim
Rabu, 21 Februari 2024 16:10
Presiden Jokowi teken keppres berhentikan Gubernur Khofifah
Selasa, 13 Februari 2024 21:27
Khofifah bertanggung jawab menangkan Prabowo-Gibran di Jatim
Senin, 6 November 2023 21:28
Khofifah-Emil tanda tangani pemberhentian Gubernur dan Wagub Jawa Timur
Senin, 6 November 2023 21:02