Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperpanjang status siaga darurat bencana alam hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, gelombang pasang, dan longsor hingga Februari 2023.
"Status siaga darurat bencana alam hidrometeorologi yang ditetapkan hingga Desember 2022, kita perpanjang sampai Februari 2023," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Mahfuddin Noor di Mataram, Kamis.
Dikatakan, perpanjangan penetapan status siaga darurat bencana alam tersebut sesuai dengan peringatan dini BMKG terhadap puncak musim hujan akan terjadi pada Desember 2022, dan diprediksi berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi.
"Pertimbangan lain karena dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, potensi bencana hidrometeorologi terjadi sampai pertengahan bulan Februari tahun berikutnya atau setelah perayaan Imlek," katanya.
Ketika terjadi puncak musim hujan, maka akan terjadi hujan dari intensitas sedang hingga lebat, disertai petir, angin, sehingga muncul potensi gangguan bencana seperti genangan, banjir, gelombang pasang, pohon tumbang, puting beliung, dan naiknya permukaan air sungai, serta ancaman-ancaman lainnya.
Karenanya, dengan status siaga darurat bencana alam maka pemerintah kota telah mengambil langkah-langkah penanganan untuk mengurangi risiko bencana.
Langkah penanganan yang dimaksudkan antara lain, meningkatkan kesiapsiagaan, mengaktifkan posko penanggulangan bencana, menyiapkan personel, sarana dan prasarana penanganan bencana.
Untuk personel, katanya, ratusan satgas kebencanaan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sudah terkoordinasi dengan baik melalui sistem kerja yang ada, termasuk untuk siaga di posko bencana.
Khusus tim reaksi cepat (TRC) yang ada di BPBD sebanyak 104 orang, tetap disebar untuk patroli memantau titik rawan bencana terutama di pesisir pantai dan aliran sungai yang melintas di Kota Mataram.
"Karena kita berada di daerah hilir, perubahan cuaca di hulu yang tiba-tiba terjadi hujan lebat dan lama juga perlu kita waspadai agar tidak terjadi bencana bagi kita di hilir," katanya.
Selain itu, BPBD Mataram juga telah membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai wadah semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal pemerintah untuk melakukan kajian pokok, analisis, serta menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana.
"FPRB ini akan aktif bekerja selama satu tahun ke depan secara permanen dan menerapkan pola kemitraan pemerintah. Tugas kami untuk sinergikan dan koordinasikan penanggulangan bencana secara menyeluruh," katanya.
