Pemerintah Provinsi Papua Barat mengupayakan anggaran untuk atlet pada setiap cabang olahraga menjelang pra Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2023 mendatang.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat Muhammad Sahir di Manokwari, Senin, menyatakan telah menyampaikan kebutuhan anggaran atlet pra PON kepada penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw untuk disiapkan.
"Estimasi (anggarannya) kita belum bisa sebut, tetapi sudah kita komunikasikan ke PJ (gubernur) agar itu disiapkan supaya untuk pra PON anggarannya ada. Kalau untuk atlet semua sudah siap tinggal menunggu jadwal pra PON keluar saja," ujar Sahir.
Dia mengatakan jadwal pra PON akan disampaikan lebih lanjut ketika Pengurus Besar (PB) setiap masing-masing cabor telah mengumumkannya. Sementara itu, dia menyatakan pada 2023 mendatang para atlet akan disibukkan dengan dua jadwal yakni kejuaraan daerah (Kejurda) dan pra PON.
Kejuaraan daerah, kata Sahir, semestinya dapat bergulir pada tahun ini tetapi dia menyebutkan Kejurda tertunda dengan dua kemungkinan yakni ketiadaan biaya serta belum selesainya pembentukan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). "Sehingga Kejurda yang harusnya digulirkan pada tahun ini, harus mundur jadi tahun 2023, baru setelah itu atlet ikut dalam pra PON," ungkap dia.
Baca juga: BI Papua Barat sediakan Rp1,95 triliun selama Nataru
Baca juga: Raih rekor MURI festival Suling Tambur Raja Ampat
Baca juga: BI Papua Barat sediakan Rp1,95 triliun selama Nataru
Baca juga: Raih rekor MURI festival Suling Tambur Raja Ampat
Untuk atlet yang ikut dalam gelaran PON XXI yang rencananya bergulir pada 2024 di Medan dan Aceh, dia menyebut penjaringan atlet disesuaikan dengan penampilan terbaik saat gelaran pra PON berjalan. Dia mengatakan, pra PON tidak hanya menjadi patokan untuk melihat olahraga potensial yang dapat diunggulkan dalam PON XXI melainkan juga untuk menentukan siapa atlet yang layak untuk ikut serta dalam kejuaraan olahraga yang bergulir setiap empat tahun sekali tersebut.
