Angka kemiskinan di Mataram turun

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Kota Mataram tahun 2022 sebesar 8,63 persen atau turun 0,02 poin dibandingkan tahun 2021.

"Tahun 2021 angka kemiskinan Mataram tercatat 8,65 persen atau naik 0,18 poin dibandingkan tahun 2020 sebesar 8,47 persen," kata Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Rabu.

Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram tahun ini, sambungnya, terjadi seiring dengan mulai pulihnya kinerja ekonomi di berbagai sektor, kendati belum signifikan.

Menurutnya, penurunan angka kemiskinan di Mataram sebesar 0,02 poin itu dinilai masih lambat karena berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan umumnya berhasil mengentaskan sebagian besar kelompok penerima bantuan.

Namun hal tersebut ternyata menyisakan sebagian kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas berat, kalangan lanjut usia (lansia) dan buta huruf, yang masih memerlukan bantuan khusus secara intensif bahkan sepanjang hidup.

"Itu jadi PR (pekerjaan rumah) kita yang harus diprioritaskan," katanya.

Selain itu, tambahnya, Kota Mataram juga dihadapkan pada suatu tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Hal itu sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2021.

"Dalam arahan itu, Presiden menargetkan agar kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0 persen pada tahun 2024," katanya.

Sementara data kemiskinan ekstrem di Kota Mataram sesuai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI kordinator sebanyak 22.491 kepala keluarga (KK).

Sebanyak 22.491 KK yang masuk data P3KE kemiskinan ekstrem tersebut tersebar di enam kecamatan se-Kota Mataram, dan saat ini sedang disiapkan untuk berbagai program penanganan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Tujuannya, agar penanganan lebih fokus dan tepat sasaran sesuai kebutuhan. Tapi untuk besaran anggaran belum bisa kita sebut karena tersebar di beberapa OPD teknis," katanya.

Misalnya, keluarga miskin dari kalangan nelayan, akan ditangani oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, begitu juga dari kalangan pedagang ditangani melalui program Dinas Perdagangan atau pihak swasta lainnya.

Lebih jauh Alwan menambahkan, jika dilihat dari pekerjaan sebanyak 22.491 KK yang masuk kemiskinan ekstrem itu berasal dari kalangan nelayan, pedagang, pegawai swasta, pekerja lepas, pensiunan, petani, tidak bekerja/belum bekerja, wiraswasta, dan lainnya.