Menteri PPPA Bintang Puspayoga apresiasi isu perempuan masuk Deklarasi G20

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam Forum G20 Empower karena telah berhasil membuat negara-negara G20 menyepakati komitmen pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

"Deklarasi G20 telah membuat kemajuan yang signifikan, dimana negara-negara G20 telah menyepakati dan berkomitmen terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam pernyataan lengkap tersendiri yang tertuang dalam butir ke-46 komitmen Deklarasi Pemimpin G20 di Bali," kata Bintang Puspayoga dalam siaran pers apresiasi pelaksanaan G20 Empower Presidensi Indonesia 2022 diterima di Jakarta, Rabu.

Bintang Puspayoga mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa negara-negara anggota G20 juga serius menempatkan perempuan sebagai inti dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dia juga mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan Forum G20 Empower yang didukung oleh banyak pihak yang terlibat. "Pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras dari rekan-rekan G20 Empower, para advocates dan pihak-pihak yang telah terlibat dalam menyukseskan terselenggara-nya rangkaian kegiatan," katanya.

Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan G20 Empower pada Presidensi Indonesia bukanlah akhir pencapaian, namun menjadi dorongan untuk terus memberdayakan perempuan dan mengarusutamakan isu-isu dalam kerangka G20.

Baca juga: Kemen PPPA minta cegah penculikan, masyarakat minta waspada jaga anak
Baca juga: Kemen PPPA apresiasi putusan MA tolak kasasi Herry

"Mendengar dari rekan-rekan advocates G20 Empower, banyak program dan kegiatan yang berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Hal itu akan bermanfaat bagi para perempuan dan untuk kami di jajaran KemenPPPA yang diberikan amanah terkait pemberdayaan perempuan," tutur dia.

Menteri Bintang menambahkan bahwa pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak, melainkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha sangat diperlukan untuk mengaplikasikan kebijakan hingga ke akar rumput.