Jakarta (ANTARA) - Pusat Kajian Strategis dan Internasional (Centre for Strategic and International Studies/CSIS) menyoroti kurang fokus pada isu-isu kawasan dari Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia di 2023.
"Kami melihat tidak adanya referensi yang mendalam mengenai persaingan politik negara-negara besar, misalnya hubungan AS (Amerika Serikat)-Tiongkok," kata Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi CSIS Shafiah F Muhibat dalam CSIS Media Briefing yang dipantau secara daring, di Jakarta, Rabu.
Shafiah mencatat ada empat isu yang menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri, antara lain diplomasi kedaulatan di perbatasan, diplomasi perlindungan WNI di luar negeri, diplomasi ekonomi yang membahas rencana strategi ke depan, dan juga diplomasi yang terkait dengan kontribusi Indonesia bagi perdamaian baik di kawasan maupun di dunia.
Secara umum, Shafiah mencatat Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2023 tidak membahas lebih dalam isu-isu yang tengah meningkat tensinya di kawasan, misalnya terkait hubungan antara AS-Tiongkok. "Sama sekali tidak disinggung isu-isu Laut China Selatan dan juga peningkatan tensi di Selat Thailand," katanya lagi.
Padahal, sebagai sebuah negara penting di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia pada tahun ini memegang keketuaan ASEAN, Shafiah menilai bahwa pemerintah seharusnya memberikan penjelasan lebih rinci tentang bagaimana Indonesia akan menavigasi persaingan dua negara besar tersebut.
Lebih lanjut, Shafiah juga mencatat bahwa PPTM 2023 juga tidak membahas isu-isu regional seperti Laut China Selatan, isu terkait Taiwan, dan juga Korea Utara. "Padahal meningkatnya tensi di beberapa kawasan ini cukup menyita perhatian dan menuntut respons khusus dari berbagai negara yang ada di sekitarnya, termasuk Indonesia," kata dia.
Ia juga mencatat tidak adanya pembahasan secara spesifik mengenai isu-isu maritim. "Kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang, terutama 5 tahun lalu, isu maritim menjadi isu besar bagi Indonesia dan menjadi salah satu agenda besar dari kebijakan luar negeri," kata dia lebih lanjut.
Shafiah menyimpulkan bahwa prioritas yang dibahas dalam PPTM 2023 secara umum tidak mengalami pergeseran yang terlalu signifikan dari tahun 2022. "Isu yang menjadi prioritas masih menjadi kelanjutan dari isu-isu yang selama beberapa tahun ke belakang menjadi isu prioritas," katanya pula.
Baca juga: Kemenlu usulkan tambahan anggaran Rp1,39 triliun dukung program prirotas
Baca juga: Menlu: 133 WNI telah ke luar dari Ukraina
Untuk itu, Shafiah menyarankan perlu ada strategi khusus dari kebijakan luar negeri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di 2023. "Ada banyak sekali tantangan geopolitik di 2023, misalnya persaingan AS-Tiongkok, dan semakin banyaknya dampak dari perang di Ukraina. Seharusnya ada strategi secara khusus yang dibuat untuk kebijakan luar negeri di tengah persaingan global," demikian Shafiah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: CSIS soroti kurang fokus pada isu kawasan dalam pernyataan Menlu
