Dishub Lombok Tengah mengelola retribusi parkir berbasis kelompok

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan, pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan maupun di lokasi parkir khusus dilakukan dengan sistem berbasis kelompok untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

"Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pengelolaan parkir di Lombok Tengah," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, Supardan di Praya, Selasa.

Untuk mengoptimalkan realisasi retribusi parkir di Lombok Tengah, pihaknya juga telah merubah sistem penagihan setiap Minggu yang sebelumnya dilakukan setiap bulan. Hal itu dilakukan, karena tidak jarang ada oknum juru parkir saat dilakukan penagihan menghilang atau tidak melakukan setoran.

"Kita tagih setiap minggu," katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan data sementara jumlah lokasi parkir tepi jalan di Lombok Tengah mencapai 202 titik. Sedangkan jumlah juru parkir di Lombok Tengah itu mencapai 233 orang.

"Target retribusi parkir di tepi jalan itu Rp500 juta. Ini di luar pajak parkir yang dikelola Bappenda dan BKAD Lombok Tengah," katanya.

Ia mengatakan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah saat ini tidak mengelola semua tempat parkir, karena ada beberapa tempat parkir yang dikelola langsung oleh Bappeda seperti parkir lahan pribadi maupun di pertokoan ritel modern.

"Kita juga telah melakukan uji petik, sehingga ada lokasi parkir yang dikelola oleh kelompok masyarakat seperti di alun-alun Tastura," katanya.

Ia mengatakan, dengan adanya sistem baru dalam pengelolaan parkir tersebut diharapkan PAD dari retribusi parkir bisa meningkat di 2023 sesuai dengan yang ditargetkan.

"Capaian PAD dari retribusi parkir di 2022 mencapai 60 persen dari total target Rp500 juta," katanya.