Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi menyebut isu suap senilai Rp15 juta yang disebut-sebut diberikan kepada setiap klub Liga 2 yang menandatangani kesepakatan untuk menghentikan musim 2022-2023 tidak masuk akal.
"Masa klub Liga 2 mau disuap Rp15 juta. Di sana orang kaya semua. Masuk akal juga enggak," kata Yunus usai mengikuti rapat pemilik (owners' meeting) klub-klub Liga 2022-2023 dengan PSSI dan LIB di Jakarta, Selasa (24/1) malam.
Kabar soal adanya dugaan suap tersebut dihembuskan oleh beberapa klub Liga 2, khususnya mereka yang ingin musim 2022-2023 kembali dilanjutkan. Polemik tersebut bermula dari beredarnya surat berjudul "Surat Pernyataan Bersama Klub Liga 2 2022/2023" yang berisi kesepakatan tim-tim Liga 2 untuk menghentikan kompetisi musim 2022-2023, membentuk operator baru untuk Liga 2 dan memberikan kepercayaan kepada Mochamad Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI.
Dokumen bertanggal 14 Desember 2022, yang merupakan hari pelaksanaan rapat pemilik klub Liga 2 dengan PSSI dan LIB, itu ditandatangani oleh perwakilan 20 klub Liga 2. Surat itu pun disebut-sebut menjadi salah satu dasar PSSI menghentikan Liga 2 2022-2023 dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) pada 12 Januari 2023.
Akan tetapi, beberapa klub ternyata tidak merasa membubuhkan tanda tangan di surat tersebut dan menuding ada pemalsuan di sana. Tim-tim seperti Persipura, melalui manajernya Yan Mandenas mengklaim setiap tanda tangan itu bernilai Rp15 juta.
"Tanda tangan itu sebagian dipalsukan. Banyak klub yang sudah mengadu karena setiap tanda tangan itu diberikan uang transportasi Rp15 juta perklub. Namun, mereka tidak mengetahui itu untuk menghentikan liga. Yang kami tahu, tanda tangan itu dibuat sebagai tanda hadir di 'manager meeting'," kata Yan pada 16 Januari 2023.
Baca juga: CEO Karo United desak PSSI selidiki tanda tangan palsu
Baca juga: Klub-klub Liga 2 berharap Exco anyar PSSI
Soal dugaan tanda tangan palsu dan suap itu, CEO Karo United Effendy Syahputra menegaskan bahwa dirinya sudah meminta PSSI melalui Komite Etik untuk melakukan penyelidikan. Effendy ingin kasus tersebut dibawa ke sidang etik PSSI supaya permasalahan itu terbuka dan jelas.
