Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengimbau operator untuk proaktif melakukan pendataan dan segera melaporkan kondisi sarana dan prasarana pada sekolah masing-masing.
"Jangan hanya data guru dan siswa yang dilaporkan, sarana dan prasarana sekolah juga harus rutin dilaporkan melalui data pokok pendidikan (dapodik)," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Makbul di Praya, Jumat.
Dikatakan, data guru maupun siswa serta saranan sekolah saat ini telah menggunakan sistem digital, sehingga ketika ada sekolah yang rusak, namun di data dalam kondisi baik tidak bisa diberikan anggaran untuk perbaikan.
"Kepala sekolah dan operator harus aktif memberikan data terbaru melalui sistem yang ada," katanya.
Pemerintah daerah juga tidak bisa melakukan perbaikan terhadap sekolah yang rusak, karena keterbatasan anggaran. Selain itu, sekolah yang bisa diperbaiki menggunakan dana alokasi khusus (DAK) adalah rusak ringan dan sedang. Kemudian untuk sekolah rusak berat yang melakukan perbaikan adalah PUPR dan sekolah yang rusak karena bencana tugas BPBD.
Ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan anggaran perbaikan sekolah.
"Data yang disampaikan di lapangan harus sesuai dengan data yang ada di Dapodik, namun apabila tidak sama, tidak bisa diberikan anggaran oleh pemerintah daerah. Data di dapodik kuncinya," ucapnya.
Dari 641 sekolah dasar, tentunya ada saja ruang kelas sekolah yang rusak setiap tahun baik rusak ringan, sedang dan berat. Namun, tidak semua sekolah yang rusak tersebut bisa diperbaiki semua, tapi dilakukan secara bertahap.
"Tahun ini saja ada 8 sekolah yang diperbaiki menggunakan dana DAK," katanya.
Berita Terkait
Pemkab Lombok mengimbau tingkatkan pengawasan terhadap anak pada Ramadhan
Senin, 3 April 2023 16:12
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21