Medan (ANTARA) - Ketua Komisi Pendataan, Penelitian dan Ratifikasi Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro menyebut pemerintah daerah (pemda) bisa menggunakan diskresi jika media terverifikasi terlalu banyak di daerah.
"Tadi ada pertanyaan. Kalau media terlalu banyak, sudah terverifikasi faktual atau administrasi, ya diskresi untuk bisa mengambil keputusan," tegas Atmaji usai menjadi pemateri diskusi dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan, Sumut, Selasa.
Ia menegaskan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki hak untuk melakukan diskresi terhadap kerja sama yang diajukan perusahaan pers. Namun pemerintah daerah harus memiliki alasan yang tepat ketika mengajukan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri terhadap satu atau lebih perusahaan media. Diketahui, berdasarkan data Dewan Pers menyebut hingga kini jumlah perusahaan pers yang sudah terverifikasi sebanyak 1.900-an perusahaan di Indonesia.
"Tentu saja harus ada alasan, dan itu bisa dikuatkan. Kalau ada pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), mungkin ada hubungannya," ujarnya usai mengisi diskusi bersama kepala Dinas Kominfo provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.
Baca juga: DK PWI Pusat serukan anggota dan pengurus PWI taati aturan
Baca juga: PWI harap pers Indonesia tetap menjaga independensi di tahun politik
Pihaknya juga mengimbau kepada pemda supaya melakukan kerja sama dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi, baik secara faktual maupun administrasi. Sebab hingga kini permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah harus bekerjasama dengan perusahaan pers dalam menginformasikan kegiatan pembangunan. "Kita tentu saja memberikan imbauan kepada pemda adalah media-media yang sudah terverifikasi administrasi dan faktual dengan segala prioritas masing-masing," ungkap Atmaji.
Berita Terkait
Dewan Pers mengandalkan Satgas atasi kasus kekerasan pada jurnalis
Jumat, 29 Maret 2024 5:11
Dewan Pers awasi penyebaran paham terorisme di medsos
Rabu, 20 Maret 2024 6:58
Dewan Pers dorong pentingnya pendataan dan verifikasi media massa
Rabu, 6 Maret 2024 15:59
Dewan Pers menjelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Rabu, 21 Februari 2024 16:47
Dewan Pers paparkan beberapa poin penting
Selasa, 20 Februari 2024 19:51
Dewan Pers mendorong perlindungan kemerdekaan pers menjadi Perkap
Senin, 19 Februari 2024 16:28
Ketua Ninik: Pers harus jadi subjek dalam tata kelola pemerintahan
Jumat, 27 Oktober 2023 5:48
Dewan Pers ajak media tak ikut buat kegaduhan di tahun politik
Jumat, 29 September 2023 22:03