Mahasiswa Mataram Potong Ayam di KPU NTB

Mataram,  (Antara) - Aksi unjuk rasa menolak hasil pemungutan suara pemilihan presiden yang dilakukan sejumlah mahasiswa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin, ditandai pemotongan seekor ayam berbulu putih.

Pemotongan seekor ayam berbulu putih itu sebagai simbol penolakan terhadap banyaknya pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.

"Bagi kami siapa pun presidennya tidak masalah. Tetapi kami tidak bisa menerima jika hasil itu ternyata dilakukan dengan cara curang," tegas Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Pro Demokrasi NTB Firmansyah dalam orasinya di depan Kantor KPU NTB di Mataram.

Sebab kata Firmansyah dalam orasinya, pelaksanaan pilpres yang berlangsung pada 9 Juli lalu sarat dengan kecurangan, manipulasi data dan pelanggaran oleh KPU selaku penyelenggara pilpres.

Bukti itu, bisa dilihat dari banyaknya pemilih melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara, namun ternyata belum terdata di daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.

"Ini salah satu bentuk arogansi KPU dalam menetapkan hasil pilpres," ujarnya.

Oleh Karena itu, ia menyatakan sikap menolak hasil pilpres, dan meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keputusan KPU karena dianggap penuh dengan kecurangan.

"Kami berharap dalam sidang sengketa pilpres yang saat ini berlangsung di MK dapat memberikan keputusan yang sebenarnya dan tidak memihak kepada calon tertentu.

"Kami tidak menjanjikan ada atau tidak konflik dan gejolak di tengah masyarakat. Tetapi, kami yakin ketika keputusan tersebut dan tidak berpihak kepada rakyat, maka gejolak itu bisa saja terjadi," tegas Firmansyah.

Untuk itu, sebagai penyelenggara, ujar Firmansyah, KPU merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas semua kecurangan di pilpres tersebut.

Karenanya, ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tidak begitu saja menerima hasil keputusan KPU tersebut.

Namun, meski hampir satu jam berorasi di depan Kantor KPU NTB, sejumlah mahasiswa ini tidak satu pun diterima anggota KPU setempat. Karena tidak diterima, para mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.