"Kalau angkanya saya nggak tahu pasti. Yang jelas itu ratusan juta untuk satu orang. Tinggal dihitung saja, misalkan 65 orang anggota dikalikan Rp100 juta itu sudah Rp6,5 miliar. Tetapi itu kalau Rp100 juta, kalau lebih ya lebih dari angka itu pastinya," terangnya.
Disinggung apakah dalam pembahasan tidak ada penolakan dari anggota DPRD, Najamuddin mengaku sebagai anggota dirinya tidak tahu persis. Karena terkait rencana kunker luar negeri merupakan keputusan secara kelembagaan yang diwakilkan para pimpinan DPRD melalui keputusan anggaran.
"Kenapa tidak di bahas bentuk lain, itu sudah masuk karena ini kegiatan rutin dan sudah dijadwalkan dan masuk dalam tata tertib. Maka pasti lolos dalam pembahasan," ucapnya.
"Tinggal kemauan kita saja sekarang kenapa mesti ke sana. Karena kunker baik dalam daerah, luar daerah ini sudah menjadi sesuatu yang baku di DPRD. Hanya sekarang ke luar negeri," sambung Najamuddin.
Oleh karena itu, daripada anggaran ke luar negeri tersebut mubazir dan pemborosan anggaran terlebih di tengah kesulitan anggaran yang dihadapi daerah, dirinya menyarankan kepada pimpinan DPRD untuk kunker Dubai dan Australia tersebut dibatalkan.
"Ke luar daerah saja saya jarang pergi kalau kunker-kunker. Makanya kalau bijak DPRD ini dibatalkan saja. Saya dukung 1.000 persen. Karena nanti kalau rakyat bertanya anggaran ini mubazir, saya setuju itu mubazir," katanya.
Sementara dikonfirmasi terpisah terkait rencana kunker anggota DPRD NTB ke Dubai dan Australia tersebut, Sekretaris DPRD NTB, Surya Bahari enggan berkomentar.
"Nanti saja," katanya singkat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPRD NTB minta kunker Dubai dan Australia dibatalkan
Anggota DPRD NTB meminta kunker Dubai dan Australia dibatalkan
Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Najamuddin Mustafa. (ANTARA/Nur Imansyah).
