Mamuju (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima sebanyak 6.845 orang yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan fidusia. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulbar, Parlindungan, di Mamuju, Rabu mengatakan jumlah yang mendaftarkan layanan fidusia sebanyak 6.845 orang itu telah berlangsung sejak Januari sampai April 2023.
Ia mengatakan, pendaftar layanan fidusia tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6.023 orang. Parlindungan menjelaskan layanan Fidusia merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur.
"Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia," ujarnya
Menurut dia, perkembangan ekonomi yang semakin pesat membuat kebutuhan atas benda bergerak bagi masyarakat juga semakin meningkat, sehingga Kemenkumham Sulbar melakukan sosialisasi layanan fidusia ini agar dapat dipahami masyarakat.
"Kebutuhan yang mengalami peningkatan signifikan terkait pelaksanaan pembiayaan atas benda bergerak dengan menggunakan jaminan fidusia semakin meningkat, sehingga sosialisasi layanan fidusia itu dilaksanakan," katanya.
Baca juga: Kemenkumham sosialisasi pengesahan badan hukum parpol
Baca juga: Kemenkumham Lampung ingatkan petugas tak terpengaruh buruk
Ia menyampaikan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar bekerja sama dengan pihak terkait akan terus melakukan penyebarluasan informasi tentang layanan administrasi hukum umum. Ia berharap kegiatan sosialisasi yang terus dilakukan itu dapat memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat terkait layanan fidusia dan pelayanan hukum lainnya. "Komitmen kami untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulbar di bidang hukum," katanya.
Berita Terkait
Kemenkumham membahas pengarusutamaan HAM di dunia bisnis dengan Jepang
Sabtu, 18 Mei 2024 6:51
Perlindungan merek strategi pengembangan usaha
Sabtu, 18 Mei 2024 6:38
Kemenkumham NTB mendorong pemda terbitkan produk hukum berbasis P2HAM
Kamis, 16 Mei 2024 22:56
Kekuatan ekonomi negara menuju optimalisasi kreativitas
Kamis, 16 Mei 2024 19:32
NTB realisasikan pembangunan Lapas Sumbawa Barat
Kamis, 16 Mei 2024 4:37
Kemenkumham Bali data 9.477 orang delegasi hadiri WWF
Selasa, 14 Mei 2024 19:55
Kemenkumham NTB verifikasi faktual calon LBH Bima untuk warga miskin
Kamis, 9 Mei 2024 16:24
Kemenkumham NTB minta petani kopi Sembalun daftarkan kekayaan intelektual
Rabu, 8 Mei 2024 19:01