Pemerintah alokasikan Rp94 miliar perbaiki jalan Gili Mas-Sekotong

id jalan Gili Mas Sekotong Lombok Barat,Kadis PUPR NTB Ridwan Syah,PUPR NTB,perbaikan jalan Gili Mas-Sekotong,Lombok Barat

Pemerintah alokasikan Rp94 miliar perbaiki jalan Gili Mas-Sekotong

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Ridwan Syah. (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) - Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp94 miliar untuk memperbaiki ruas jalan menuju Pelabuhan Gili Mas-Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat di tahun 2023.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Ridwan Syah mengatakan perbaikan ruas jalan menuju Pelabuhan Gili Mas-Sekotong tinggal menunggu penetapan dari Kementerian PUPR.

"Insya Allah sudah di proses dan bulan Mei 2023 ini bisa di tender oleh pusat," ujarnya di Mataram, Rabu.

Ia menjelaskan anggaran sebesar itu nantinya digunakan untuk memperbaiki jalan lintas Pelabuhan Gili Mas-Sekotong sepanjang 97,5 kilometer dengan lebar sembilan meter dari sebelumnya hanya enam meter.

"Jadi ada pelebaran, perbaikan tikungan serta tanjakan. Untuk pembebasan lahan tidak ada," ujarnya.

Ridwan Syah menyatakan perbaikan jalan ini sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR, yakni mampu menahan beban sampai 12 ton.

"Salah satu penyebab kerusakan jalan ini akibat pengaruh kelebihan beban, makanya sesuai standar jalan yang di bangun harus menahan beban 12 ton," terang Ridwan Syah.

Menurut dia, ruas jalan NTB yang dalam kondisi rusak parah mencapai 10 persen atau 180 kilometer dari total 1.400 kilometer lebih panjang jalan di NTB.

"Nah dari 180 kilometer itu paling banyak jalan rusak berada di Kabupaten Bima. Kenapa karena memang di sana paling panjang jalannya," ujarnya.

"Kalau di Pulau Lombok 90 persen kemantapan jalannya, kalau Sumbawa 70 persen," sambung mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB ini.

Menurut dia, untuk memperbaiki jalan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp500 miliar.

Namun, kata Ridwan Syah dari total kebutuhan jumlah anggaran perbaikan kerusakan jalan ini dibiayai oleh pusat melalui Inpres jalan daerah.

"Kita bersyukur pemerintah pusat banyak membantu NTB melalui Satker Balai Jalan. Tetapi buat kita tidak ada masalah, apakah ditangani kementerian atau daerah," katanya.