Mataram (ANTARA) - Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama anggota Komisi V DPR RI melakukan sosialisasi kebijakan bidang keselamatan dan keamanan transportasi dalam mendukung sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sosialisasi dengan tema "Transportasi yang berkeselamatan dalam rangka mendukung sektor pariwisata di NTB" tersebut, dibuka oleh Analis Kebijakan Utama Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans), Kemenhub, Gede Pasek Suardika, di Mataram, Selasa.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di NTB, tentang pentingnya transportasi penyeberangan yang berkeselamatan serta memberikan gambaran tentang dukungan angkutan penyeberangan untuk sektor pariwisata," kata Gede Pasek Suardika.
Ia mengatakan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas), salah satu Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang ada di NTB, adalah wisata Lombok-Gili Tramena (Gili Trawangan, Meno, dan Air) dan sekitarnya.
Menurut Gede, pengembangan pariwisata di wilayah Lombok dan sekitarnya idealnya menitikberatkan pada aspek keberlanjutan. Oleh karena itu pengembangan wisata tidak hanya dilakukan di Pulau Lombok, namun perlu dilakukan juga pada pulau di sekitarnya yang memiliki potensi wisata yang menarik.
"Mengingat kondisi geografis Pulau Lombok yang merupakan wilayah kepulauan, maka moda transportasi yang berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung sektor pariwisata di pulau tersebut adalah moda laut dan penyeberangan," ujarnya.
Ia menambahkan dengan adanya dukungan transportasi laut dan penyeberangan, maka aksesibilitas wisatawan menuju berbagai destinasi wisata di Pulau Lombok menjadi terbuka lebar.
Hal itu juga bisa memberikan kesempatan bagi wisatawan yang berlibur di Pulau Bali, untuk juga berwisata di Pulau Lombok, mengingat dua pulau wisata ini hanya dipisahkan oleh sebuah selat.
"Untuk dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata di Pulau Lombok, maka pemerintah mempersiapkan transportasi laut dan penyeberangan yang aman, nyaman dan selamat. Yang mana juga diperlukan usaha keras pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dengan dukungan dari pemerintah daerah," ujar Gede.
