Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI menyatakan siap memperjuangkan penambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh saat membacakan kesimpulan rapat mengatakan Komisi III DPR dapat menerima usulan program KPK sesuai pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp1,09 triliun. "Akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp249,66 miliar, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp1,34 triliun," katanya.
Selanjutnya, Komisi III DPR dapat menerima usulan program PPATK sesuai pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp242,32 miliar. Selain itu, ujar dia, pihaknya juga akan memperjuangkan usulan tambahan PPATK yang diajukan sebesar Rp84,38 miliar, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp326,70 miliar.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan usulan penambahan anggaran itu, untuk sembilan program unggulan KPK yakni politik cerdas berintegritas, Pilkada bersih dan berintegritas, PAKU berintegritas, melanjutkan program desa antikorupsi, program kabupaten dan kota antikorupsi, penyuluhan antikorupsi dan ahli pembangunan integritas, jelajah negeri bangun antikorupsi, anti corruption film festival dan program anti corruption summit 2024.
Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan usulan tambahan anggaran itu untuk sejumlah program di antaranya pengawalan Pemilu, pemenuhan dan pembaharuan sarana dan prasarana, peningkatan infrastruktur, tata kelola keamanan teknologi informasi.
Baca juga: Imbas unjuk rasa di DPR/ MPR dan Patung Kuda ganggu lalin
Baca juga: Kemenhub-DPR sosialisasi keamanan transportasi mendukung wisata NTB
Selanjutnya, revitalisasi budaya organisasi dan penguatan sumber daya manusia PPATK, penguatan lembaga Diklat APUPPT dan edukasi publik, serta pengukuran efektivitas dan kualitas integritas pihak pelapor. Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Ketua KPK dan Kepala PPATK terkait rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pemerintah (RKP) kementerian/lembaga tahun 2024.
Berita Terkait
Polri di bawah Kemendagri adalah kemunduran
Minggu, 1 Desember 2024 18:20
Isu adanya partai cokelat pada Pilkada 2024 hoaks
Sabtu, 30 November 2024 6:49
Gaji guru naik, kualitas guru juga harus naik
Jumat, 29 November 2024 11:00
Waka Banggar DPR usul pilkada provinsi dipilih oleh DPRD
Jumat, 29 November 2024 2:56
OECD-BRICS sama-sama peluang bagi Indonesia
Jumat, 29 November 2024 2:55
Kaji ulang PPN 12 persen dan bansos warga terdampak
Rabu, 27 November 2024 20:55
Anggota DPR Muazzim sosialisaikan empat pilar kebangsaan di Lombok Tengah
Selasa, 26 November 2024 16:08
Prihatin!! Kabag Ops Polres Solok Selatan tembak rekannya Kasatreskrim
Jumat, 22 November 2024 15:42