Mataram (Antara NTB) - Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat mengupayakan agar siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) Kota Bima menggratiskan biaya pendidikan dan tidak lagi melakukan pungutan dari orang tua siswa.
"Tidak boleh lagi ada pungutan dari komite karena itu sering menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Husnanidiaty Nurdin.
Ia meminta agar Kepala SMKPP Kota Bima segera bersurat kepada Pemerintah Provinsi NTB agar mengalokasikan anggaran untuk menunjang kegiatan proses belajar-mengajar.
Hal itu perlu dilakukan karena pada 2016 seluruh sekolah jenjang pendidikan SMA dan SMK berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi NTB.
Selain itu, SMKPP Kota Bima merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Bakorluh NTB, selain SMKPP Kota Mataram.
"Gubernur juga menginginkan agar tidak ada lagi sekolah yang melakukan pungutan dari siswa, terlebih semua SMA dan SMK negeri di bawah pengelolaan pemerintah provinsi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Tata Usaha SMKPP Kota Bima Muhammadin, menjelaskan pihaknya terpaksa melakukan pungutan dari komite sekolah untuk menggaji guru tidak tetap sebanyak 15 orang.
Setiap siswa diwajibkan membayar sebesar Rp90 ribu per bulan, namun hanya dibayar selama delapan bulan dalam satu tahun.
"Kami mengeluarkan gaji guru tetap sebesar Rp5,4 juta perbulan, di mana gaji tertinggi hanya Rp900 ribu per bulan sesuai jumlah jam mengajar, selebihnya ada yang Rp700 ribu ke bawah," katanya.
Muhammadin juga menyampaikan sekolahnya masih kekurangan sebanyak 40 guru mata pelajaran wajib dan teknis serta dokter hewan.
Kekurangan tersebut sudah terbantu dengan adanya 15 guru tidak tetap yang gajinya dibayar dari uang komite yang dibayarkan siswa setiap bulan.
"Kami berharap Pemerintah Provinsi NTB memberi perhatian terhadap kekurangan guru ini dan masalah sekolah gratis," ucapnya. (*)
Bakorluh NTB upayakan SMKPP Bima gratiskan siswa
"Tidak boleh lagi ada pungutan dari komite karena itu sering menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)"
