Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu menyepakati anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2024 sebesar Rp174 miliar.
"Alhamdulillah kita termasuk provinsi progresif, dalam hal ini telah menyelesaikan capaian tugas penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2024," kata Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi usai Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilgub NTB 2024 di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat.
Jumlah anggaran yang disepakati itu sebesar Rp138 miliar untuk KPU NTB dan Rp36 miliar untuk Bawaslu NTB sehingga total secara keseluruhan sebesar Rp174 miliar.
Gita Ariadi mengatakan agenda politik, yakni pilkada harus menjadi prioritas. Namun, kalau ada dinamika tawar menawar adalah sesuatu hal yang wajar.
"Kesepakatan item yang kita tuangkan menjadi nominal untuk mencakup seluruh kegiatan, angka demi angka akhirnya sekarang kita sudah sepakati di NPHD," ujarnya.
"Itu menandakan pelaksanaan pilgub fardu ain, insyaallah akan berjalan lancar. Karena salah satu tugas Pj Gubernur adalah memastikan tahapan persiapan pilkada dilakukan dengan sebaik-baiknya," kata Miq Gite sapaan akrabnya.
Ia menambahkan kesepakatan ini segera dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Saya bisa bayangkan wajah Mendagri bahagia mendengar kesempatan ini karena tidak banyak provinsi yang sudah bersepakat memastikan ketersediaan anggaran Pilkada 2024," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU NTB Suhardi Soud bersyukur penandatanganan NPHD telah dilaksanakan tepat waktu sebelum batas akhir yang ditargetkan KPU RI pada tanggal 15 Oktober 2023.
"Sangat efektif diskusi-diskusi kita sehingga bisa menyepakati dalam naskah hibah dengan angka yang pantas dan layak," ujarnya.
Menurutnya, diskusi sebelum angka hibah ini disepakati tentu perdebatannya penuh dengan kalkulasi yang mendetail agar pembiayaan-pembiayaan utama dan pembiayaan pendukung dapat terpenuhi secara layak dan pantas.
"Secara anggaran pembiayaan Pilgub 2024 mengalami penurunan dibandingkan pilgub sebelumnya karena lebih kepada efisiensi di mana bersamaan dengan pelaksanaan pilkada di 10 kabupaten/kota. 'Sharing' anggaran dan berbagi tanggung jawab," katanya.
Baca juga: KPU Sigi komitmen selenggarakan empat tahapan pemilu
Baca juga: Panitia seleksi umumkan pendaftaran calon anggota KPU NTB
Ketua Bawaslu NTB Itratip menyebutkan anggaran yang telah disepakati ini rencananya digunakan semaksimal mungkin untuk pengawasan pemilu yang aman dan transparan. Oleh karena itu, katanya, kesepakatan yang telah ditandatangani ini menjadi komitmen Bawaslu NTB mempercepat proses persiapan pengawasan pilkada.
"Anggaran yang sudah disepakati ini akan kami gunakan semaksimal mungkin dengan hasil yang maksimal," katanya.
Pemprov sepakati anggaran Pilgub di NTB 2024 sebesar Rp174 miliar
Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi bersama Ketua KPU NTB Suhardi Soud didampingi Ketua Bawaslu NTB Itratif usai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilgub NTB 2024 di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat (13/10/2023). (ANTARA/Nur Imansyah).
