Mataram (ANTARA) - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat, menggandeng akademisi dalam menelusuri tindak pidana korupsi proyek pengadaan kapal kayu oleh Dinas Perhubungan setempat.
"Akademisi ini ahli di bidang perkapalan. Kami sudah bersurat minta bantuan dalam proses penyidikan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Bima Deby Fauzi melalui sambungan telepon, Kamis.
Selain agenda permintaan keterangan ahli, penyidik kini mendalami keterangan hasil pemeriksaan saksi dari kalangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bima maupun rekanan pelaksana proyek.
"Kalau kepala dinas sudah diperiksa, PPK (pejabat pembuat komitmen) juga sudah. Rekanan juga sudah. Semua keterangan saksi masih terus didalami," ujarnya.
Terkait kerugian negara, Deby mengatakan penyidik belum mengarah pada hal tersebut. Dia menegaskan belum ada permintaan audit kepada lembaga terkait.
"Kepada siapa nanti (audit kerugian negara) itu belum. Masih sebatas koordinasi saja. Yang jelas, persoalan itu (kerugian negara) nanti akan ada," ucap dia.
Pengadaan kapal kayu di Dinas Perhubungan Kabupaten Bima ini berlangsung pada tahun anggaran 2019 dengan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).
Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk pengadaan dua unit kapal kayu. Muncul sebagai pemenang lelang perusahaan yang berkantor di Kabupaten Bima, yakni CV Berkah Bersaudara dengan nilai kontrak Rp989 juta.
Berita Terkait
Jaksa Dompu- NTB periksa secara maraton saksi kasus korupsi Perusda
Sabtu, 4 Mei 2024 8:21
Kajari Dompu tangani dua perkara korupsi proyek irigasi
Senin, 29 April 2024 16:22
Kejati NTB terima kajian teknis Undip terkait kasus korupsi Sintung Park
Kamis, 4 April 2024 14:32
Kejati tangani kasus korupsi penyaluran dana bantuan poktan BSI di NTB
Senin, 25 Maret 2024 15:50
Polres Lombok Utara mempelajari petunjuk jaksa terkait korupsi sumur bor
Kamis, 14 Maret 2024 19:15
Kejari Lombok Timur gandeng Unram cek fisik proyek sumur bor Rp1,13 miliar
Senin, 4 Maret 2024 16:47
Kajari: Kasus korupsi Perusda Kapoda Rawi di Dompu kini masuk penyidikan
Senin, 26 Februari 2024 13:47
Kejari Lombok Timur terima hasil audit korupsi dana APM periode 2017-2021
Senin, 5 Februari 2024 16:58