Sumbawa Barat (Antara NTB) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, menilai program 100 hari pertama kepemimpinan Bupati HW Musyafirin dan Wakil Bupati Fud Syaefuddin berjalan baik.
"Sepanjang pantauan kami, program seperti jambanisasi berjalan baik. Meskipun ada masalah dibeberapa tempat, saya kira itu hal lumrah. Apalagi ini program berskala besar karena diperuntukkan bagi enam ribu lebih rumah," kata Ketua DPRD Sumbawa Barat M Nasir di Sumbawa Barat, Rabu.
DPRD mengharapkan program jambanisasi yang menjadi salah satu program prioritas 100 hari pertama masa jabatan bupati bisa selesai sesuai target.
"Kami yakin pemerintah daerah sudah punya tenggat waktu yang disusun untuk pelaksanaan sejumlah program yang dicanangkan," ujarnya.
Selain program jambanisasi, Nasir juga menyinggung soal penerbitan Surat Keputusan (SK) tentang Penempatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) oleh pemerintah daerah beberapa hari lalu.
Menurut dia, dalam hal pengangkatan dan penempatan PTT harus mengedepankan prinsip sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
"Artinya penempatan tidak boleh karena unsur suka atau tidak suka. Yang lebih penting jadi pertimbangan juga faktor kemanusiaan. Misalnya suami istri yang sama-sama bekerja jangan satu orang di Seteluk yang lain di Sekongkang, `kan kasihan," katanya.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat beberapa waktu lalu telah menerbitkan SK penempatan terhadap lebih dari 3.000 PTT yang terdiri atas tenaga sukarela dan honorer.
Selain bekerja sebagai tenaga administrasi di satuan kerja perangkat daerah, mereka juga meliputi tenaga kesehatan dan guru honorer.
Bupati HW Musyafirin dan Wakil Bupati Fud Syaefuddin dilantik Gubernur NTB H Muhammad Zainul Majdi pada 17 Februari 2016. (*)
DPRD Sumbawa Barat apresiasi program 100 hari bupati
Ketua DPRD Sumbawa Barat M Nasir (1)
"Sepanjang pantauan kami, program seperti jambanisasi berjalan baik"
