Bupati Sumbawa Barat dapatkan penghargaan MCP KPK

Mataram (ANTARA) - Bupati Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr Musyafirin mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas prestasinya sebagai pemerintah dengan capaian tertinggi perolehan skor Monitoring Center For Prevention (MCP) 2023.

"Penghargaan ini diberikan, karena Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan nilai tertinggi di Propinsi NTB," kata Musyafirin dalam keterangan tertulisnya di Mataram, Rabu.

Realisasi Capaian Sementara Monitoring Center For Prevention (MCP) 2023 per tanggal 10 November 2023, Persentase keterpenuhan data sebesar 74.17 persen dan persentase hasil penilaian oleh KPK/Irjen Kemendagri sebesar 64.73 persen.

"Dari hasil penilaian tersebut, Kabupaten Sumbawa Barat tercatat mendapatkan nilai tertinggi di Provinsi NTB," katanya

Ia mengatakan, Monitoring Center For Prevention (MCP) merupakan sebuah sistem untuk mengimplementasikan mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 8 area rawan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP.

Selain itu, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan desa.

"MCP ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah untuk terus dapat melakukan transformasi nilai dalam praktek pemerintahan daerah, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.

Komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan MCP tersebut yaitu dengan membentuk Satuan Tugas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Monitoring Center For Prevention (MCP) di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023.

Selanjutnya untuk memastikan bahwa MCP berjalan dengan baik, dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi setiap Triwulan.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat optimis untuk dapat mempertahankan nilai capaian MCP ini, karena sudah lumayan data yang kami upload namun belum dilakukan verifikasi oleh Tim MCP Pusat, harapan kami setelah di verifikasi nanti akan menaikkan nilai sampai akhir tahun dan mencapai target yang telah direncanakan yaitu sebesar 85,00 atau bahkan bisa lebih dari itu," katanya.

Penghargaan langsung itu diberikan oleh deputi KPK bidang koordinasi dan supervisi Irjen pol Didik Agung Widjanarko pada kegiatan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK di Istora Papua Bangkit, Sentani, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua.