"Pos curhat desa" cegah kekerasan perempuan-anak di Trenggalek Jatim

Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menggalakkan pembentukan pos curhat di setiap desa dan kelurahan sebagai tempat pengaduan warga demi mencegah terjadinya kasus kekerasan perempuan dan anak di daerah itu.

Gerakan pembentukan pos curhat di tingkat desa/kelurahan itu disampaikan Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin saat memberi pembekalan ratusan konselor rumah perlindungan perempuan dan anak di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Senin.

"Untuk itu, kami juga meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan ke pos curhat jika ada kasus kekerasan yang menimpa perempuan maupun anak," kata Nur Arifin atau Mas Ipin usai pembekalan.

Pos Curhat diharapkan bisa mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Setiap aduan akan dikoordinasikan dengan pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (UPPA) yang ada di bawah naungan Pemkab Tulungagung.

"Jika ingin lebih privat bisa ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di Gedung Bhawarasa, Komplek Pendopo Manggala Praja Nugraha atau ke hot line 082233343800," katanya.

Dalam kegiatan pembekalan itu, kata Mas Ipin, pos curhat yang sudah disediakan di setiap desa akan dilengkapi fasilitas sebagai upaya untuk memaksimalkan perlindungan perempuan dan anak.

Dalam kegiatan itu tak hanya fokus pada upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak, namun juga upaya meningkatkan ekonomi keluarga.

"Fokusnya ada tiga hal yaitu mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, lalu mencegah perdagangan manusia, dan mencegah ketidakadilan akses baik ekonomi maupun pendidikan," imbuhnya.

Untuk itu, pembekalan konselor itu melibatkan lintas sektoral, termasuk pembekalan pelatihan IT hingga tata busana.

Dengan kegiatan itu, Mas Ipin berharap konselor bisa menularkan ke perempuan di masing-masing desa dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga sehingga tidak sampai terjadi perdagangan manusia. Sebab, tak sedikit kekerasan perempuan dan anak juga dilatarbelakangi faktor ekonomi.

"Karena kasus kekerasan itu seperti gunung es, tidak bisa diukur apakah jumlah yang muncul di permukaan itu benar-benar jumlah kasusnya. Jangan-jangan banyak yang tidak berani speak up (melapor)," katanya.

Senada dengan Ketua TP-PKK Trenggalek, Novita Hardini. Dengan adanya berbagai program pelatihan pemberdayaan perempuan itu juga bisa digunakan untuk deteksi dini dalam sebuah keluarga.

Misalnya, jika ada warga yang tidak datang dan sama sekali tidak ikut pelatihan, maka konselor diminta untuk aktif mendalami lebih lanjut kondisi yang bersangkutan. Sebab, terdapat perbedaan sikap di ruang privat dan publik seseorang.

Dalam kesempatan itu dia meminta kepada kader PKK untuk lebih aktif bersinergi dengan para konselor untuk mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak.

Langkah aktif yang dimaksud adalah tidak terpaku menerima laporan saja, melainkan aktif melakukan pendampingan psikologis terhadap masyarakat sebagai upaya pencegahan sejak dini, termasuk sinergitas mulai dari lingkup keluarga untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca juga: Komnas Perempuan sebut Kekerasan dialami RA miliki alur mirip KDRT
Baca juga: Menteri PPPA Bintang Puspayoga ingin bimtek wirausaha naikkan kelas perempuan

"Sehingga pengasuhan tidak hanya bertumpu pada seorang ibu saja, tapi juga bapak di rumah. Makanya kita punya program satu jam bersama ayah, ayah tidak hanya menemani fisiknya saja, tapi lahir batinnya juga. Menemani belajar, bermain dan lainnya," katanya.