Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat memperkuat sinergi dalam tim penataan aset, sekaligus akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, di Makassar, Rabu, mengatakan BPN meskipun berstatus sebagai lembaga vertikal, harus tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Sulsel.
Bahtiar yang juga merupakan Ketua GTRA Wilayah Sulsel ini mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel untuk bersama-sama membangun tim yang kuat dengan BPN.
"BPN Wilayah Sulsel harus menjadi partner yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Sulsel. BPN wilayah Sulsel bukan hanya sekedar instansi vertikal, tetapi harus tetap berjalan bersama dengan pemerintah daerah," ujarnya pada Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulsel 2023.
Bahtiar menjelaskan bahwa masalah mengenai penataan aset hampir terjadi di semua daerah di Indonesia. "Salah satu persoalan yang agak prinsip dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah kepemilikan aset. Kalau tanah yang jadi masalah, maka akan rumit," ujarnya.
Baca juga: Rejang Lebong pertimbangkan penghapusan ratusan aset
Baca juga: Perusahaan digital Fasset dapatkan lisensi operasional dari VARA
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulsel Tri Wibisono mengungkapkan adanya target yang harus diselesaikan mengenai konflik yang ada di tanah-tanah milik BUMN . Begitu pun dengan tanah-tanah transmigrasi.
BPN Sulsel juga harus menyelesaikan registrasi aset dari pelepasan kawasan hutan yaitu SK biru yang ada di Barru, di Enrekang dan Wajo, kemudian terakhir di Kabupaten Maros.
"Jadi semua itu menjadi rangkaian dari kegiatan kita tahun 2023 ini. Sekaligus kita sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa kita juga mendapatkan penghargaan mengenai penataan akses nomor dua di Indonesia," ujarnya.
