Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggiatkan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai upaya pencegahan dan penanganan stunting, kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurang stimulasi.
"Stunting bisa dicegah sedini mungkin ketika masyarakat memiliki kesadaran terhadap isu atau gejala stunting sehingga penanganan bisa lebih cepat, tepat, fokus dan terintegrasi," kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat.
Dia mengemukakan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan stunting dalam upaya untuk menurunkan prevalensi stunting di Kota Mataram menjadi di bawah 10 persen pada 2024.
Prevalensi stunting di Kota Mataram menurut data pemerintah kota per 15 November 2023 sudah turun dari 14,77 persen menjadi 11,98 persen.
Wali Kota mengatakan bahwa prevalensi stunting di Kota Mataram sudah lebih rendah dari target penurunan angka kasus stunting nasional menjadi 14 persen pada 2024.
"Karena itu tahun depan kasus stunting kita targetkan tersisa satu digit," katanya.
Guna mencapai target tersebut, ia mengatakan, organisasi-organisasi perangkat daerah di Kota Mataram harus menggiatkan upaya pencegahan dan penanganan stunting.
"Isu stunting ini kita keroyok ramai-ramai termasuk dengan PKK dan organisasi wanita lainnya agar target satu digit bisa tercapai," katanya.
Dia mengatakan bahwa organisasi-organisasi perangkat daerah harus berinovasi untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting.
Ia mencontohkan, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram telah membuka poliklinik khusus yang menerapkan intervensi terpadu dalam menangani balita stunting.
Sedangkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ia mengatakan, menggiatkan kegiatan posyandu keluarga untuk melaksanakan penyuluhan mengenai pencegahan dan penanganan stunting.
Wali Kota optimistis target penurunan prevalensi stunting di Kota Mataram dapat tercapai dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah kota.
