Jakarta (ANTARA) - Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman mengharapkan para calon presiden memiliki pandangan kebijakan luar negeri yang "out of the box" selama 5 tahun mendatang terutama terhadap 10 isu internasional.
"Pertama, penegakan hukum internasional untuk mengatasi isu-isu kawasan seperti sengketa Laut China Selatan dan konflik Israel versus Palestina. Kedua, peran sentral Indonesia sebagai peace broker (juru damai) dalam bina perdamaian di kawasan ASEAN, terutama di Myanmar, Thailand dan Filipina," kata Arfin saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Ketiga, kata dia, kontribusi Indonesia dalam mempromosikan dan mendukung perdamaian kawasan-kawasan konflik di dunia melalui mandat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam keikutsertaan di pasukan multinasional penjaga perdamaian. Kemudian, memperkuat sentralitas dan kolektivitas ASEAN dalam Code of Conduct di sengketa Laut China Selatan.
"Kelima, memanfaatkan tiga pilar ASEAN untuk kepentingan nasional Indonesia. Keenam, implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific dalam meredam rivalitas Amerika Serikat versus China di kawasan," ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, memperkuat posisi dan eksistensi Indonesia dalam diplomasi di forum-forum multilateral maupun organisasi-organisasi internasional seperti Dewan Keamanan (DK) PBB agar mampu mengelola tatanan dunia sesuai kepentingan nasional Indonesia.
"Delapan, optimalisasi forum Konferensi Asia-Afrika untuk kepentingan nasional Indonesia. Sembilan, kerja sama internasional untuk mewujudkan agenda SGDs (Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Sepuluh, mitigasi Indonesia baik secara politik, militer, dan ekonomi jika terjadi perang besar di masa depan," katanya.
Sementara itu, dia juga mengharapkan ketiga capres mampu mengidentifikasi peluang dan kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia dalam berdiplomasi.
"Meskipun karakteristik kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Indonesia relatif tidak berubah sejak Orde Baru," kata Arfin.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasang capres-cawapres peserta Pilpres 2024 pada Senin, 13 Desember 2023. Hasil pengundian nomor urut sehari berselang menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
KPU RI telah mengadakan debat pertama antarcapres di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Selasa (12/12). Tema debat pertama adalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Baca juga: Pengamat sarankan debat ketiga bahas kemandirian industri pertahanan
Selepas debat pertama, KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12). Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Sementara itu, debat ketiga yang akan diselenggarakan pada 7 Januari 2024 bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.
Baca juga: Debat ketiga, pengamat harap capres gali konsep kebijakan luar negeri
Baca juga: Pengamat: Debat ketiga harus dorong reformasi sektor keamanan
Pengamat harapkan capres miliki pandangan "out of the box"
Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) berjabat tangan dengan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kedua kanan) dan Mahfud MD (kiri) sebelum debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat perdana tersebut mengangkat topik masalah pemerintahan, hukum & HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
