Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membukukan realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp443,4 triliun.
“Belanja terbesar lainnya yang untuk masyarakat langsung adalah belanja perlindungan sosial sebesar Rp443,4 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa.
Menkeu menjelaskan, belanja untuk perlinsos selama lima tahun terakhir terbilang sangat besar, terutama sejak terjadi pandemi COVID-19. Pada 2020, realisasi anggaran perlinsos tercatat sebesar Rp498 triliun. Kemudian, realisasinya sebesar Rp468,2 triliun pada 2021 dan Rp460,6 triliun pada 2022.
Nilai-nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi 2019, yakni periode sebelum COVID-19, yang tercatat sebesar Rp308,4 triliun.
“Jadi, ini naik lebih dari Rp140 triliun dari sebelum pre-COVID,” kata Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu menambahkan, belanja perlinsos sengaja dijaga pada level yang cukup tinggi, karena masyarakat rentan belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi COVID-19. Terlebih, sepanjang 2023, masyarakat juga menghadapi dinamika dari harga komoditas, utamanya komoditas beras.
“Makanya kita melakukan beberapa penebalan bantuan sosial,” kata Menkeu.
Dia menjelaskan pula bahwa kinerja anggaran perlinsos dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) serta transfer ke daerah (TKD). BPP disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp159,6 triliun, serta belanja non-K/L Rp269,1 triliun.
Baca juga: Realisasi sementara anggaran pendidikan 2023 capai Rp503,8 triliun
Baca juga: Pajak rokok elektrik demi beri keadilan
Belanja K/L di antaranya untuk penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp28,1 triliun, bantuan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM senilai Rp44,5 triliun, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM sebesar Rp7,5 triliun.
Sementara belanja non-K/L digunakan untuk subsidi BBM Rp21,3 triliun, subsidi listrik Rp68,7 triliun, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) Rp40,9 triliun, dan bantuan pangan Rp7,8 triliun. Adapun penyaluran melalui TKD digunakan untuk pemberian BLT desa emilia Rp10,4 triliun yang disalurkan kepada 2,9 juta keluarga.
