Pemprov NTB mengimbau warga tak mudah terprovokasi di masa tenang

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau semua pihak  untuk bersama-sama menciptakan suasana teduh dan menghindari provokasi di masa tenang Pemilu 14 Pebruari 2024.

"Tentu di masa tenang ini mari kita menciptakan suasana teduh, tidak memprovokasi atau justru gencar dengan menyebar kabar hoaks," kata Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi seusai Rakor Pemilu 2024 bersama Forkopimda NTB di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Senin.

Ia mengatakan esensi pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Pebruari 2024 mestinya disambut dengan riang gembira dengan hati yang tenang dan penuh rasa persaudaraan.

"Silahkan masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) memberikan hak suaranya dengan riang gembira dan penuh rasa persaudaraan," ujarnya.

Menurutnya, di masa tenang ini penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu bersama pemerintah daerah sudah bekerja, terutama melakukan pemantauan dan strerilisasi alat peraga kampanye (APK) di jalur-jalur protokol dan menyisir tempat terdalam untuk memastikan APK sudah tidak ada.

"Sesungguhnya masa tenang ini sudah steril dari berbagai kegiatan kampanye, tapi di media sosial dengan kemajuan teknologi kita masih terkendala untuk menghapusnya," terang Gita Ariadi.

Rakor Pemilu 2024 ini dihadiri Kapolda NTB, Irjen Polisi Umar Faroq, Danrem 162 Wira Bhakti, Brigjen TNI Agus Bhakti, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid, Ketua Bawaslu NTB Itratif, Penjabat Sekda NTB Ibnu Salim, dan unsur Forkpoimda NTB lainnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Muhammad Khuwailid juga mengajak masyarakat untuk menjaga kedamaian dan menghindari ketegangan di masa tenang menjelang pemungutan suara pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024.

"Pada prinsipnya pemilu ini harus dilaksanakan riang gembira bukan dengan relasi yang penuh ketegangan," ujarnya.

Ia menegaskan sebagai penyelenggara pemilu, KPU bersama Bawaslu, pada prinsipnya juga sama bahwa semangat pemilu ini adalah riang gembira.

"Kita ingin melaksanakan pemilu ini dengan riang gembira. Tapi proses riang gembira itu tidak mengurangi substansi dan prinsip kita menghadapi pemilu," ujarnya.

Menurut dia, peletakan nilai filosofis pemilu secara sederhana merupakan peletakan kedaulatan rakyat. Sehingga, peran serta dan partisipasi masyarakat yang harus digalang.

Baca juga: Menag mengajak pelajar gunakan hak pilih sesuai hati nurani
Baca juga: Samsat keliling dan gerai di Jakarta ditiadakan pada pemilu

"Artinya partisipasi-nya betul-betul masuk dalam partisipasi yang substansi bukan pada partisipasi yang sifatnya transaksional," terang Khuwailid.

Oleh karena itu, memasuki masa tenang hingga nanti pemungutan suara masyarakat bisa memberikan hak suaranya bukan karena mendapatkan insentif berupa materi atau uang.

"Inilah yang ingin kita wujudkan dalam Pemilu 2024," katanya.