Pengamat politik UI soal jabat tangan AHY-Moeldoko: Peran Jokowi besar

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa pertemuan dan jabat tangan antara Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara Jakarta, Senin, tidak terlepas dari peran besar Presiden RI Joko Widodo.

"Di sini Pak Jokowi menjadi representasi, ya, yang seperti beliau sampaikan beliau menjadi jembatan buat semua politisi yang berbeda. Akan tetapi, sebenarnya beliau yang mendesain itu," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Cecep menjelaskan bahwa Jokowi juga berperan kuat dalam menyatukan AHY dan Moeldoko yang sebelumnya keduanya terlibat sengketa kepengurusan Partai Demokrat.

"Ketika Demokrat masuk ke dalam kabinet, akhirnya diakomodasi ke kabinet oleh Jokowi, itu 'kan hak prerogatif presiden. Mau enggak mau Moeldoko, meskipun pernah berkonflik dengan AHY, akhirnya menerima AHY juga. Jadi, peran Jokowi ini kuat untuk menyatukan dua pihak yang pernah berseteru," ujarnya.

Sementara itu, Moeldoko mengatakan bahwa pertemuan dan jabat tangan antara dirinya dan AHY adalah hal yang biasa terhadap sesama rekan kabinet. Moeldoko menekankan bahwa sengketa kepengurusan partai yang pernah melibatkan dirinya dan AHY tidak boleh mengganggu hubungan kerja di pemerintahan.

"Kerja tetap tidak terganggu. Tidak ada alasan apa pun, kami berbicara efektivitas pemerintah," ujar Moeldoko di Jakarta, Senin.

Moeldoko juga mengatakan siap mengundang AHY selaku Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk rapat bersama dengan KSP terkait dengan aduan masyarakat soal pertanahan.

Pada kesempatan terpisah, AHY mengatakan bahwa dirinya memang bersalaman dengan semua jajaran Kabinet Indonesia Maju, termasuk Moeldoko. AHY menganggap jabat tangan itu sebagai hal biasa untuk menyambung silaturahmi antara dirinya selaku menteri baru dan jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Pakar mengingatkan Menko Polhukam Hadi perhatikan saran Tim Percepatan Reformasi Hukum
Baca juga: Pengamat mengingatkan pencegahan juga penting dalam kasus PPA dan PPO

Ia menyatakan siap melakukan koordinasi atau rapat dengan KSP pada masa-masa mendatang. Selain itu, dia menekankan ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan.

"Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Karena kalau itu, berarti enggak maju-maju dong. Yang jelas semua sudah kami lewati sebuah bagian dari perjalanan politik dari perjalanan Partai Demokrat juga," ujarnya.

Menurut dia, sengketa kepengurusan partainya menjadi sebuah hal berharga untuk dijadikan pembelajaran.