DPRD NTB: Tidak Perlu Diributkan Pemutaran Film G30S PKI

Mataram (Antara NTB) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat TGH Mahally Fikri mengajak masyarakat tidak perlu meributkan soal acara nonton bersama film Pengkhianatan G30S PKI yang kini marak diselenggarakan sejumlah pihak.

"Tidak perlu diributkan, kalau ada yang mau nonton silakan," kata Mahally Fikri di Mataram, Sabtu.

Ia menuturkan, bangsa Indonesia sudah merdeka 72 tahun. Mestinya di usia tersebut masyarakat lebih dewasa menyikapi hal tersebut. Karena, bagaimanapun G30S PKI telah menjadi bagian kelam perjalanan bangsa Indonesia.

"NKRI itu sudah final demikian juga dengan persoalan kesatuan dan persatuan. Jadi mari kita junjung tinggi itu. Kenapa harus kita korek luka lama biarkan itu menjadi masa kelam dalam hidup kita," tegasnya.

Untuk itu, Mahally, berharap pemutaran film Pengkhianatan G30S PKI tidak dijadikan pemicu konflik dan alat politik kepentingan dari pihak-pihak tertentu.

"Mungkin benar di bagian tertentu film itu tidak sesuai sejarah. Tapi menurut saksi sejarah itu benar. Kalaupun imajinasi dari sutradara tidak mungkin dihindari 100 persen. Namun, karena fakta riilnya masyarakat melihat terjadi di lapangan," jelasnya.

Terkait adanya penolakan dari keluarga PKI, Mahally menilai hal itu wajar-wajar saja karena hak mereka. Hanya saja pada akhirnya nanti masyarakat yang akan menilai.

"Di masyarakat Lombok pun dari cerita-cerita orang tua kita dahulu mengiyakan kalau PKI tidak baik karena sedikit-sedikit mau ganyang orang lain," tegas politisi Demokrat tersebut.

Bahkan dari peristiwa besar yang terjadi di sejumlah daerah melibatkan PKI.

Karena itu, dirinya sangat mendukung sikap Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang memerintahkan anggota TNI untuk menonton film Pengkhianatan G30S PKI.

Meski demikian, Mahally juga tidak keberatan jika ada usulan film Pengkhianatan G30S PKI diganti dengan versi baru. Hanya saja dirinya menyangsikan apakah animo masyarakat menonton film G30S PKI akan sama dengan animo masyarakat yang menonton versi barunya.

"PKI tidak sejalan dengan karakter bangsa Indonesia. Karena tidak sesuai falsafah Pancasila. Jadi adanya ketetapan MPRS bukan karena semata politik tapi PKI tidak cocok ada di NKRI," tandasnya. (*)