Mataram (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan tes urine kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram H Emirald Isfihan, di Mataram, Rabu, mengatakan kegiatan tes urine itu bekerja sama dengan BNNK Mataram dengan menyasar 10 persen dari seluruh ASN di Dinkes Kota Mataram.
"Tes urine kita ambil sampel secara acak sebanyak 10 ASN dari 100 ASN di Dinas Kesehatan Mataram," katanya.
Dari sampel tes urine pegawai di Dinkes Kota Mataram itu, kata Emiral, hasil pemeriksaan BNNK Mataram menyatakan semua negatif penyalahgunaan narkotika.
"Alhamdulillah, semoga kami bisa terus mempertahankan kondisi karyawan kami bersih dari penyalahgunaan narkoba," katanya.slot88
Emirald mengatakan, kegiatan tes urine kepada jajaran ASN di Dinkes Mataram dinilai penting untuk memastikan semua karyawan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.
Apalagi, Dinkes Mataram sebagai institusi pelayanan publik harus menjaga keselamatan masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas, tidak hanya pelayanan yang baik, tetapi juga aman.
Menurut dia, penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN dapat mengganggu kinerja. Selain itu, secara langsung akan menyebabkan konsentrasi menurun sehingga bisa terjadi kesalahan dalam memberikan pelayanan.
"Masih banyak dampak negatif lainnya yang akan berimbas pada kinerja jika sudah melakukan penyalahgunaan narkoba," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, setelah melakukan tes urine antisipasi penyalahgunaan narkotika di kalangan pegawai Dinkes Mataram, pihaknya juga akan melaksanakan hal serupa ke jajaran pegawai di 11 puskesmas se-Kota Mataram.
Untuk tes urine bagi pegawai di tingkat puskesmas ini akan dilakukan secara menyeluruh karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam setiap layanan.
Terutama untuk sopir karena mereka rata-rata membawa mobil ambulans, kemudian perawat dan petugas lain yang langsung melayani masyarakat.
"Kalau kami di Dinkes Mataram hanya ambil sampel karena rata-rata sifatnya administrasi, untuk layanan ada di puskesmas," katanya.
Berita Terkait
Kementerian PANRB meminta instansi percepat pemetaan tenaga non-ASN
Rabu, 18 Desember 2024 6:06
Gaji guru non-ASN di Lombok Tengah naik Rp2 juta
Selasa, 17 Desember 2024 11:49
KemenPANRB tingkatkan kualitas SDM PT Pindad
Jumat, 13 Desember 2024 5:07
Setelah gaji naik, guru jangan ogah mengajar, pesan Disdik Mataram
Jumat, 6 Desember 2024 13:18
Polres Lombok Timur tuntaskan kasus pelecehan seksual guru mengaji status ASN
Jumat, 6 Desember 2024 12:03
Kemendagri jelaskan 19 ASN pelanggar netralitas
Kamis, 5 Desember 2024 6:10
Prabowo naikkan gaji guru ASN dan non-ASN, berikut rinciannya
Rabu, 27 November 2024 12:20
Prabowo naikkan Gaji guru non-ASN Rp2 juta dan satu gaji pokok untuk ASN
Rabu, 27 November 2024 11:48