Mataram (Antara NTB)- Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan pencabutan program neonisasi ke Perusahaan Listrik Negara Cabang Mataram, karena dinilai memberatkan anggaran.
"Sampai saat ini kita harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp175 juta per bulan untuk membayar daya program neonisasi ke PLN, meskipun program tersebut sudah tidak berjalan," kata Kepala Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, neonisasi ini merupakan program penerang jalan umum (PJU) lingkungan dengan menggunakan lampu neon yang dilaksanakan sekitar tahun 2000, dan tersebar pada hampir semua jalan lingkungan.
Namun program itu saat ini sudah diganti dengan menggunakan PJU dengan lampu hemat energi dan menggunakan sistem meterisasi sehingga lebih hemat.
"Tapi jaringan kabel neonisasi ini masih ada dan tagihannya tetap karena menggunakan kontrak daya," katanya.
Dikatakan, dalam pelaksanaan program neonisasi itu menggunakan sistem kontrak daya sehingga meskipun sudah tidak digunakan, pemerintah harus tetap membayar daya sesuai dengan kontrak perjanjian yang sudah ada.
"Oleh karena itulah, kami ingin agar PLN segera menghapus program tersebut sebagai bagian efisiensi anggaran pembayaran PJU," katanya.
Di samping itu, sistem kabel ditanam yang digunakan untuk menjalankan program neonisasi tersebut berbahaya, karena sudah ada perubahan fisik lingkungan sehingga dikhawatirkan kabel itu menimbulkan efek berbahaya bagi masyarakat sekitar.
"Untuk itulah, kami juga meminta PLN mencabut jaringan yang ada, karena kita sudah gunakan pola baru dengan sistem meterisasi," katanya.
Lebih jauh, Kemal menyebutkan, program meterisasi dan penggantian bola lampu konvensional menjadi jenis LED (light emitting diode) sebagai upaya menekan pembayaran PJU hingga menjadi sekitar Rp26,5 miliar atau maksimal Rp27 miliar per tahun
"Tugas kami bagaimana terus menekan pembayaran PJU agar bisa kita gunakan untuk kepentingan lain. Karenanya, target kami 2018 PPJ bisa mencapai Rp40 miliar, tapi pembayaran PJU bisa kita tekan hingga di bawah Rp2 miliar," ujarnya.
Menurutnya, sampai bulan Oktober 2017 PPJ dari PLN yang disetorkan ke kas daerah sudah mencapai Rp37 miliar lebih.
"Sementara untuk pembayaran PJU mencapai Rp28 miliar per tahun, jumlah itu masih lebih rendah dibandingkan pendapatan yang bersumber dari PPJ," katanya. (*)
Berat di Anggaran, Pemkot Mataram Mau Hentikan Neonisasi
"Sampai saat ini kita harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp175 juta per bulan untuk membayar daya program neonisasi ke PLN"
