AHY berharap RAPBN 2025 dapat akomodir prioritas pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2025 dapat mengakomodir berbagai prioritas pembangunan nasional.

“Dengan anggaran yang tepat sasaran dan tadi sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi, alokasi dan prioritasnya apa saja, termasuk bagaimana kita ingin yakinkan lanjutkan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, utamanya sektor pendidikan, kesehatan, interkonektivitas, juga kelanjutan pembangunan IKN,” kata AHY usai menghadiri penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat.

Selain itu, Menteri AHY menyampaikan harapannya bahwa prioritas pembangunan tidak hanya berfokus pada sektor infrastruktur, namun juga pembangunan sumber daya manusia.

“Ini tentunya harapan bagi presiden terpilih, Prabowo Subianto dan pemerintah mendatang agar bisa melanjutkan segala hal yang sudah baik selama ini, mempertahankan ritme pembangunan yang positif, tapi juga tentunya kita berharap ada berbagai sektor yang perlu kita perkuat dan kita sempurnakan ke depannya,” ujarnya.

Dalam pidato Pengantar Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025.

Dalam rancangannya, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara.

“Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC,” jelas Jokowi.

Penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Baca juga: Waskita Karya pastikan jalan di IKN siap digunakan pada 17 Agustus
Baca juga: Kala Baskara terbenam di bumi Nusantara

Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun rupiah, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik,” katanya.