Indonesia bela hak negara berkembang di tengah kemajuan teknologi

id pengembangan teknologi,negara maju,negara berkembang,digital divide,standar teknologi,keamanan data,wakil menteri luar n

Indonesia bela hak negara berkembang di tengah kemajuan teknologi

Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury memberikan sambutan saat pembukaan sesi Tematik SSTC High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 di Nusa Dua, Bali, Selasa (3/9/2024). Diskusi tersebut mengangkat tema Redoubling Business Actors Participation In the Global Supply Chain. ANTARA FOTO/Media Center IAF II-HLF MSP/Nyoman Hendra Wibowo/YU (ANTARA FOTO/NYOMAN HENDRA WIBOWO)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang dimotori oleh negara-negara maju pada masa kini.

Dalam bincang daring Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) terkait 10 tahun diplomasi Indonesia, Pahala mengakui perkembangan teknologi saat ini berpotensi menyebabkan munculnya digital divide, yaitu kesenjangan antara negara pemilik teknologi dengan negara lainnya.

“Indonesia terus berupaya untuk bisa menjembatani, (memastikan) jangan sampai digital divide ini semakin besar ke depannya, dan supaya negara-negara berkembang turut berperan dalam pengembangan dan transfer teknologi,” ucap Wamenlu Pahala dalam bincang tersebut yang dipantau melalui YouTube FMB9 di Jakarta, Senin.

Menurut Pahala, rivalitas antara kekuatan besar dunia saat ini turut berimplikasi dalam pengembangan teknologi, dan persaingan tersebut telah menyebabkan suatu negara membatasi teknologi mereka supaya tidak dapat digunakan di negara lain.

Untuk itu, Indonesia dan negara-negara berkembang harus memastikan kepentingannya dalam pembangunan teknologi didengar dunia, termasuk dalam penetapan standar pelindungan pengguna dan privasi data yang amat penting untuk memastikan keamanan masyarakat dunia.
 

Selain itu, negara-negara berkembang juga harus memastikan supaya negara-negara berteknologi maju tidak menguasai data-data pengguna dan mendikte standar teknologi secara sepihak.

“Sebagai negara yang menganut prinsip bebas dan aktif, jangan sampai juga Indonesia justru menjadi proksi dari negara-negara besar yang bersaing dan saling terfragmentasi, termasuk dalam hal penentuan norma dan kepemilikan teknologi,” kata Pahala.

Baca juga: ESDM sebut tiga kerja sama teknologi
Baca juga: Pertumbuhan konsumsi data global buka peluang bisnis

Dia pun mengatakan bahwa Indonesia akan terus memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi di tingkat dunia dilakukan sebesar-besarnya untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan bersama.

Selain itu, harus diberdayakan pula saat ini sharing of data antara negara pemilik teknologi dengan negara pengguna untuk memastikan kebermanfaatan bersama, ucap dia.

“Harus ada keberpihakan bagi negara-negara yang selama ini bukan merupakan lokasi di mana perusahaan-perusahaan (teknologi) besar dunia berada,” kata Pahala menegaskan.