Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengukuhkan dan meluncurkan 375 orang pelopor desa demokrasi dalam menghadapi Pilkada 2024.
Kegiatan pengukuhan dan peluncuran pelopor desa demokrasi ini dihadiri Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos dan Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid dan jajaran komisioner KPU NTB dan perwakilan Muspida NTB, para pelopor desa demokrasi di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa.
Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid berharap kegiatan dan keberadaan pelopor desa demokrasi tidak hanya seremonial semata. Melainkan, bagaimana kehadirannya bisa menjadi aktor di tingkat desa untuk melakukan demokratisasi khususnya dalam menghadapi Pilkada 2024.
"375 orang pelopor desa demokrasi ini tersebar di 15 desa dari total 1.166 desa yang ada di wilayah NTB," ujarnya.
Baca juga: KPU NTB bentuk 375 kader pelopor desa demokrasi
Ia mengatakan KPU NTB menargetkan jumlah sebaran pelopor desa demokrasi ini setiap tahun terus bertambah, sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di NTB.
"Maka kami akan menyusun perencanaan setiap tahun dari 1.166 desa/kelurahan ada yang menjadi pelopor desa demokrasi. Dan ini bukan main-main dan sederhana, mengingat jumlah penduduk NTB sudah 5,9 juta orang," katanya.
Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos mengaku sangat mengapresiasi terbentuknya pelopor desa demokrasi yang digagas KPU NTB.
"Kami mengapresiasi atas inisiatif KPU NTB yang menghidupkan kembali pelopor desa karena ini sesungguhnya bermanfaat bagi NTB," ujarnya.
Ia mengatakan orang-orang yang menjadi pelopor desa demokrasi ini adalah orang-orang pilihan. Apalagi mereka yang terpilih ini orang yang paling dekat dengan wilayah masing-masing untuk mengajak orang di wilayahnya menggunakan hak pilih di pilkada 2024.
"Pelopor desa demokrasi ini merupakan orang bebas dan netral tidak berpihak baik pada gubernur, bupati dan wali kota karena mereka bekerja dengan KPU," tegas Betty Epsilon Idroos.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Betty berharap di momen menjelang pilkada 2024, pelopor desa demokrasi dapat melakukan sosialisi mengajak masyarakat untuk bisa datang mencoblos ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Memang tidak mudah untuk meyakinkan orang untuk datang ke TPS. Kalau du tingkat partisipasi tidak tergantung pada KPU tapi juga oleh kerja-kerja peserta pemilu dan pelopor desa. Dan pelopor desa ini menjadi pioner dan ujung tombak karena basis-nya pada sukarelawan," katanya.
