Mataram (ANTARA) - Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memberikan bimbingan teknis penyusunan tarif dan pengendalian NRW (non revenue water) kepada perwakilan BUMD Air Minum se-NTB.
Ketua Pengurus Daerah (PD) Perpamsi Provinsi NTB yang juga menjabat sebagai Plt Dirut PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) Aini Kurniati di Mataram, Rabu, mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen PD Perpamsi NTB untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat NTB.
"Air minum adalah kebutuhan dasar yang harus diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat NTB," katanya.
Oleh karena itu, melalui bimtek tersebut pihaknya berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang penyusunan tarif air minum dan pengendalian NRW atau kehilangan air.
Baca juga: Perpamsi NTB usulkan program Inpres sambungan air minum dilanjutkan
Kegiatan bimtek tersebut berlangsung selama dua hari yakni 4-5 November 2024, diikuti 47 peserta dari perwakilan BUMD Air Minum se-NTB dan merupakan bimtek dengan antusias tertinggi yang pernah diselenggarakan oleh PD Perpamsi NTB.
Karena itu, peserta dibagi menjadi dua kelas yakni kelas penyusunan tarif dan kelas pengendalian NRW. Kemudian pada hari kedua, para peserta bimtek pengendalian NRW melakukan praktek turun lapangan ke beberapa titik lokasi di wilayah pelayanan PT Air Minum Giri Menang(Perseroda) menjadi studi kasus.
Hal itu menjadi pengalaman yang menarik bagi para peserta yang dibenturkan langsung antar teori yang diberikan dengan kondisi riil di lapangan.
Aini mengatakan penyusunan tarif air minum merupakan aspek krusial dalam Sistem Pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkelanjutan dan berkeadilan.
"Karenanya, bimtek itu tidak hanya berdampak pada keberlanjutan pelayanan SPAM, melainkan juga mementingkan sudut pandang kesehatan serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," katanya.
Dikatakan, pengelola dalam hal ini BUMD Air Minum dalam merumuskan struktur tarif yang efektif, mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya operasional, investasi infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Selain itu, terkait pembahasan mengenai NRW atau kehilangan air merupakan tantangan yang sampai saat ini menjadi permasalahan terberat bagi seluruh BUMD Air Minum di Indonesia.
NRW mengacu pada volume air yang diproduksi namun tidak menghasilkan pendapatan bagi perusahaan air, disebabkan kebocoran, pencurian, atau ketidaktepatan pencatatan.
"Tingginya tingkat NRW tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga mempengaruhi keberlanjutan sumber daya air dan kepuasan pelanggan," katanya.
Dalam kegiatan bimtek tersebut PD Perpamsi NTB menghadirkan para ahli sebagai narasumber, diantaranya Agus Sunara yang merupakan Tenaga Ahli Pengurus Pusat Perpamsi sekaligus Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum Indonesia, Dewa Ketut Suarta Ahli Keuangan yang sudah berkecimpung puluhan tahun dalam Perumusan tarif BUMD Air Minum, Dadi Rahman Penggiat dan Peneliti NRW serta beberapa narasumber berpengalaman lainnya.
"Banyak manfaat yang didapat peserta, selain untuk meningkatkan efisiensi SPAM, bimtek juga diharapkan mampu memberikan panduan yang jelas dalam menentukan tarif air minum dan meningkatkan kualitas layanan," katanya.
Selain itu, mampu mengembangkan kebijakan tarif air minum yang dapat mendukung perbaikan infrastruktur dan meningkatkan akses air bersih yang luas serta pengetahuan tentang teknik-teknik identifikasi, pengukuran, dan pengurangan NRW serta strategi implementasi yang efektif.
"Dengan mengurangi NRW, diharapkan perusahaan penyedia air dapat meningkatkan pendapatan, efisiensi, dan kualitas layanan kepada masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, selama sekitar tiga tahun mengemban amanah sebagai Ketua PD Perpamsi NTB, Aini beserta kepengurusan-nya memberikan fasilitas semaksimal mungkin, guna memajukan SPAM di NTB.
Tahun ini saja, tercatat sudah melakukan beberapa kegiatan yang menunjang keperluan anggotanya. Di antaranya ada workshop, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis hingga sertifikasi bagi pegawai yang sudah memenuhi syarat.*
