Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani berpendapat perlu adanya langkah sinkronisasi dalam kebijakan hilirisasi.
Menurutnya, ada kecenderungan perhatian pemerintah yang lebih terpusat pada sisi suplai daripada permintaan (demand), di mana kondisi ini perlu dikoreksi.
“Seperti kendaraan listrik, ada Peraturan Presiden (Perpres) yang ingin membangun mobil listrik dan baterai. Sementara impornya luar biasa. Ada ketidaksinkronan antara kebijakan membangun hilirisasi dengan kebijakan impor yang sebetulnya bisa bertentangan,” ujar Aviliani dalam Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 di Jakarta, Selasa.
Dalam konteks itu, ia menyoroti peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang seharusnya tidak hanya berhenti pada pemberian izin.
Investor akan meninjau kebijakan lainnya untuk mempertimbangkan apakah ada kebijakan yang berpotensi menghambat perkembangan investasi. Oleh sebab itu, Aviliani menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya.
Baca juga: Bahlil prihatin Tom Lembong jadi tersangka Importasi gula
“Karena investor ini kan sifatnya jangka panjang. Sedangkan kalau kebijakan jangka pendeknya bertentangan dengan yang lain, akhirnya akan merugikan,” tutur dia.
Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa transisi menuju energi terbarukan perlu diakselerasi. Pasalnya, persoalan lingkungan menjadi salah satu risiko global utama dalam 5 hingga 10 tahun ke depan.
“Kalau kita tidak segera mengarah ke sana, problem kita nanti bukan ekonomi berdampak ke masyarakat, tapi lingkungan akan berdampak pada ekonomi,” tambah Aviliani.
Baca juga: Menteri Rosan akui "tax holiday" berperan 25 persen
Kondisi itu mengingatkan kembali pentingnya konsistensi dalam kebijakan energi. “Risiko global sudah mengarah ke sana, dan kita harus menyikapi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Presiden Prabowo bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi untuk mengintegrasikan perizinan, sehingga mempercepat proses peningkatan nilai tambah dari sektor tersebut.
Bahlil menjelaskan dalam satgas tersebut, dirinya dipercaya sebagai Ketua Satgas Hilirisasi yang mengkoordinasikan percepatan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perindustrian.
