Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak & Gas Bumi atau Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Achmad Muchtasyar akan mempelajari regulasi perdagangan internasional terkait kemungkinan Indonesia membeli minyak di Rusia, menyusul resminya keanggotaan Indonesia dalam BRICS.
"Nanti kita lihat regulasi perdagangan internasionalnya. Bagaimana (pada prinsipnya) kita tidak melanggar WTO dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di dunia internasional," kata Achmad di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, minyak merupakan komoditas yang dipengaruhi kondisi geopolitik internasional sehingga harganya menjadi dinamis.
"Ini masalah geopolitik, komoditas ini terpengaruh sekali sama geopolitik. Bisa jadi hari ini (minyak) Rusia murah, kemudian yang tadi harganya mahal jadi murah juga tergantung geopolitik. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi itu," katanya.
Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kemungkinan Indonesia membeli minyak di Rusia, menyusul resminya keanggotaan Indonesia dalam BRICS.
Selama ini Indonesia mengimpor minyak dari Timur Tengah. Bukan berarti tidak ada kemungkinan bahwa minyak yang diimpor dari Timur Tengah berasal dari Rusia.
Bahlil merujuk pada asas politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Berdasarkan asas tersebut, Bahlil menyampaikan tidak ada masalah bagi Indonesia untuk menempuh langkah yang menguntungkan negara, termasuk bergabung dengan BRICS maupun OECD.
Baca juga: BPH Migas memastikan keandalan penyaluran jargas di Jatim
BRICS merupakan blok ekonomi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Anggota BRICS saat ini mencakup 40 persen lebih populasi dunia, termasuk di dalamnya negara-negara emerging market di Timur Tengah.
Baca juga: PHE ONWJ mendonasikan 1.500 pasang sepatu siswa SD dan SMP
Sedangkan, OECD (Organization for Economic Cooperation and Development/Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) adalah organisasi internasional yang berbasis di Paris, Prancis.
Organisasi tersebut berperan membentuk agenda kebijakan ekonomi pembangunan melalui formulasi, standardisasi, serta diseminasi metodologi, analisis dan praktik terbaik, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti perpajakan, perdagangan, pendidikan, lingkungan, tata kelola publik, dan pembangunan internasional.
