Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani memaparkan sejumlah catatan terkait polemik status tenaga honorer yang menjadi hasil audiensi dengan perwakilan Aliansi Honorer R2 dan R3 yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
"Kami akan memberikan beberapa catatan dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI terkait permasalahan rekrutmen pegawai honorer PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," kata Netty usai menerima audiensi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan.
Catatan pertama, kata dia, perlunya kebijakan afirmatif terkait rekrutmen dan penerimaan pegawai honorer.
Kedua, lanjut dia, perlu ada penyelarasan keuangan pusat dan daerah tentang belanja pegawai sebab jumlah honorer di tanah air ada sebanyak 1,7 juta.
"Karena bagaimana pun ini jumlahnya tidak sedikit ya," ucapnya.
Ketiga, tambah dia, perlu adanya perbaikan sistem rekrutmen yang manusiawi serta menguntungkan dan memuaskan semua pihak.
"Karena bagaimana pun kalau yang sudah puluhan tahun mengabdi di berbagai daerah, di berbagai kantor, itu diadu dengan yang muda dan punya kompetensi, tentu mereka akan gugur di tengah jalan," tuturnya.
Terakhir, ujarnya lagi, jaminan keberlanjutan kerja bagi para honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun.
"Bagaimana pun mereka sudah mengabdi dan pengabdian mereka tentu sudah kita rasakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan," katanya.
Dia menyebut pihaknya akan menyampaikan langsung hasil audiensi tersebut kepada pimpinan DPR RI guna diteruskan kepada Komisi II DPR.
Baca juga: Honorer di Mataram tak lulus tes PPPK diangkat jadi PPPK paruh waktu
Dia berharap catatan dan rekomendasi hasil audiensi BAM DPR RI dengan tenaga honorer itu bisa menjadi perhatian dari Komisi II DPR, yang bermitra kerja dengan Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri.
"Yang terkait langsung dengan sistem atau mekanisme rekrutmen pegawai honorer ini," tuturnya.
Sebelumnya sejak Senin pagi, tenaga honorer R2 dan R3 menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI guna menuntut agar bisa masuk ke dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Baca juga: Ombudsman dorong 7 guru di Dompu yang dibatalkan kelulusan PPPK lapor secara resmi
Massa merupakan tenaga honorer R2 dan R3 yang namanya sudah masuk di dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun belum mendapatkan formasi itu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Tangerang, Cianjur, Indramayu, dan Banten.
Setidaknya ada empat tuntutan massa dalam aksi tersebut. Pertama, segera disahkannya RPP Manajemen ASN Turunan dari RUU ASN No. 20 Tahun 2023 yang mengakomodasi tenaga honorer non-database BKN R2 dan R3 sebagai PPPK penuh waktu.
Kedua, terbitnya Keppres untuk mengangkat Non-ASN Database BKN menjadi PPPK penuh waktu. Ketiga, menolak rekrutmen CPNS Tahun 2023 sebelum proses pengangkatan honorer R2 dan R3 tuntas. Keempat, pemerintah diharapkan mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK penuh waktu di daerah.
