Mataram (ANTARA) - Penjabat Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) HM Juaini Taofik mengatakan para tenaga honorer yang tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang ada saat ini aman dan tidak ada pemutusan hubungan kerja.
"Kami pastikan tenaga honorer yang ada saat ini aman," kata Juaini Taofik di hadapan para tenaga honorer yang melakukan aksi protes di kantor Bupati Lombok Timur, Senin.
Baca juga: Senin, Ribuan honorer tak lulus seleksi PPPK di Lombok Timur unjuk rasa
Ia mengatakan tenaga honorer daerah yang ada saat ini masih bisa ikut seleksi PPPK tahap kedua, kalau tidak lulus tahap pertama yang penting memenuhi ketentuan yang ada sebagaimana aturan dari BKN dan Mempan RB.
Begitu juga dalam pengangkatan PPPK ini ada dua waktu penuh dan paruh waktu, sedangkan untuk paruh waktu tentunya kami masih menunggu juklak juknis nya.
"Pengangkat PPPK paruh waktu sedang kami tunggu juklak dan juknis nya, sehingga itu salah satu alternatif kalau tidak lulus di PPPK waktu penuh," katanya.
Baca juga: PJ Bupati: Honorer di Lombok Timur tak lolos seleksi PPPK tak perlu resah
Sebelumnya, ribuan tenaga honorer daerah di Lombok Timur melakukan aksi ke kantor bupati setempat menuntut agar diangkat menjadi ASN kategori Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) seperti tenaga honorer lain yang telah diangkat menjadi PPPK, Senin (20/01)
Dalam aksi tersebut, massa aksi membawa famplet dan spanduk dengan berbagai tulisan dan tuntutan sambil sesekali berteriak menuntut diangkat menjadi PPPK.
"Harga mati diangkat menjadi PPPK," teriak para tenaga honorer yang melakukan aksi demo secara bersama-sama.
Sementara itu massa aksi belum sempat melakukan orasi di depan kantor Bupati Lombok Timur sudah diminta para perwakilan untuk masuk ke dalam kantor bupati untuk berdiskusi.
Namun saat sudah masuk di halaman kantor Bupati Lombok Timur dimana koordinator aksi sempat bersitegang dengan Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur Mustopa, karena meminta kepada koordinator aksi untuk membubarkan massa aksi dan sound sistem yang bersuara.
"Sebelum bubar dan suara bunyi sound dihentikan, tidak akan ketemu dengan Pj Bupati Lombok Timur," kata Mustopa.
Baca juga: Pj Bupati Lombok Timur ingatkan PPPK tetap netral di Pilkada 2024
Kemudian koordinator aksi Irwan memastikan massa aksi di luar akan bubar begitu pertemuan dengan Pj Bupati Lombok Timur dimulai, sehingga perwakilan massa aksi naik ke lantai dua ballrom tempat hearing.
Setelah mendengar penjelasan dari Pj Bupati Lombok Timur dari masing-masing perwakilan tenaga honorer daerah menyampaikan pendapat kalau tenaga honorer ini gajinya di jauh dari UMR, sehingga harus ditingkatkan, pengangkatan menjadi PPPK waktu penuh tuntutan mutlak.
"Kesejahteraan kami harus ditingkatkan dan pengangkatan menjadi PPPK tuntutan harus direalisasikan," katanya.
Baca juga: 2.397 PPPK di Lombok Timur menerima SK pengangkatan