Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal berkomitmen mencarikan solusi atas rendahnya angka penyerapan pupuk subsidi yang masih berada di bawah 10 persen per Maret 2025.
"Segera kami tindak lanjuti karena ini merupakan arahan langsung dari Presiden," ujarnya dalam pernyataan di Mataram, Senin.
Pada 2025, Nusa Tenggara Barat memperoleh kuota pupuk subsidi sebanyak 234 ribu ton. Jumlah kuota itu meningkat sebanyak 77,27 persen bila dibandingkan kuota tahun lalu yang hanya mencapai 132 ribu ton.
Baca juga: Distan NTB ungkap pemicu lonjakan harga pupuk subsidi di Lombok Timur
Iqbal menuturkan pihaknya menggelar dialog langsung dengan para petani untuk menyerap berbagai aspirasi dan memahami permasalahan secara konkret terkait kasus tersebut.
Selain serapan pupuk subsidi yang rendah, dia juga memetakan berbagai masalah irigasi air, pembelian gabah, dan harga jual petani. Bahkan, masalah pergudangan yang penuh milik BULOG hingga penyerapan gabah maupun beras juga dipetakan untuk segera ditindaklanjuti.
Sepanjang tahun 2024, Nusa Tenggara Barat mencatatkan surplus beras sebanyak 155.795 ton. Pada Januari sampai April 2025, surplus beras diproyeksikan meningkat menjadi 290.692 ton.
Baca juga: Pupuk bersubsidi di NTB dijual lebihi HET, Legislator: 'Black list' distributor nakal
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025, nilai tukar petani atau NTP di Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 122,61 poin. Angka itu turun 2,62 persen dibandingkan nilai tukar petani bulan sebelumnya.
Nilai tukar petani turun karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 3,02 persen. Meski demikian, nilai tukar petani masih berada di atas 100 poin yang itu berarti aktivitas bertani masih terbilang menguntungkan.
Pada Februari 2025, nilai tukar petani bernilai di atas 100 adalah subsektor tanaman pangan sebesar 117,29 poin, subsektor hortikultura sebesar 196,52 poin, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 108,20 poin, subsektor peternakan sebesar 108,17 poin, dan subsektor perikanan sebesar 107,54 poin.
Baca juga: DPRD NTB dukung upaya pangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi
