Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih menekankan bahwa kepemimpinan perempuan dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim.
"Ketika perempuan memimpin, mereka memahami kebutuhan komunitasnya secara lebih menyeluruh, termasuk kebutuhan perempuan lain. Namun, rendahnya representasi perempuan dalam kepemimpinan daerah masih menjadi hambatan dalam menghasilkan kebijakan yang responsif gender," katanya di Jakarta, Rabu.
Pasalnya, menurut dia, perempuan memiliki pengalaman langsung terhadap dampak krisis iklim, terutama di sektor-sektor seperti air, pangan, dan energi. Untuk itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin perempuan yang tidak hanya memahami isu perempuan, tetapi juga mampu merancang kebijakan yang solutif dan berkeadilan.
Pihaknya juga menyoroti isu diskriminasi upah dan kurangnya pengakuan terhadap pekerjaan perempuan, terutama mereka yang bekerja dari rumah atau di sektor informal. Dia mengatakan banyak perempuan yang sebenarnya berperan aktif sebagai perajin, pelaku UMKM, hingga pekerja rumahan, tetapi peran mereka belum sepenuhnya dihargai secara ekonomi.
Baca juga: Perkuat "political will" cegah kekerasan perempuan-anak
"Perempuan rumah tangga juga bekerja dan punya nilai ekonomi. KemenPPPA terus mendorong perubahan ini melalui berbagai program, salah satunya Sekolah Gender yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi," kata dia.
Baca juga: KemenPPPA mendorong peran perempuan wujudkan perdamaian dan keamanan
Pihaknya menambahkan kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Amurwani Dwi Lestariningsih menyampaikan kesenjangan gender tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan data dari Badan Pusat Statistik.
Diskriminasi terhadap perempuan masih kerap terjadi, baik secara struktural maupun kultural. Oleh karena itu, edukasi dan advokasi berkelanjutan menjadi kunci, termasuk melalui peran figur publik untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat.
