Perempuan tulang punggung perhutanan sosial

id Veronica Tan,perhutanan sosial ,kesetaraan gender,KemenPPPA

Perempuan tulang punggung perhutanan sosial

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan (kiri) dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Rest Area Sekargama, Jatiayu, Karangmojo, Gunung Kidul. (ANTARA/HO-KemenPPPA)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan bahwa perempuan memiliki peran krusial dalam keberhasilan perhutanan sosial di Indonesia.

"Perempuan tidak hanya terbatas berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga turut mengambil peran sebagai petani. Di banyak daerah, mereka menjadi tulang punggung keberhasilan program perhutanan sosial. Ini membuktikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga fondasi keberlanjutan," kata Wamen PPPA Veronica Tan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Rest Area Sekargama, Jatiayu, Karangmojo, Gunung Kidul.

KemenPPPA terus mendorong pemberdayaan perempuan, termasuk dalam sektor kehutanan yang selama ini kerap didominasi laki-laki.

"Kami bertemu langsung dengan kelompok tani wanita yang menjadi champion di Gunung Kidul. Mereka meminta peningkatan kapasitas, terutama dalam pengemasan produk dan penguatan UMKM. Ini sinyal bahwa mereka siap maju dan berkembang," tambahnya.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi multipihak untuk pengelolaan perhutanan sosial berbasis keistimewaan DIY.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X.

Baca juga: Bank Indonesia susun penguatan ekonomi kelompok subsisten dengan perspektif gender

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan kolaborasi multipihak tersebut diimplementasikan melalui penandatanganan PKS kemitraan investasi pada bentang alam berkelanjutan Indonesia.

Baca juga: Kementerian PANRB mendorong ASN perempuan tumbuh dan jadi pemimpin

Perjanjian kerja sama (PKS) pertama antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan Global Green Growth Institute (GGGI) terkait penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan model blended finance untuk memperkuat perhutanan sosial.

Kemudian, PKS kedua antara Kemenhut dan Pemda DIY bertujuan untuk memperkuat posisi perhutanan sosial dalam konteks keistimewaan DIY.


Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.